Follow
FUI minta TVRI siarkan lagi film Pengkhianatan G30S
Merdeka.com - Film Pengkhianatan G30S tak lagi tayang setiap malam tanggal 30 September sejak tahun 1998 atau saat rezim Orde Baru runtuh. Film yang diwajibkan pemerintah Orde Baru itu akhirnya dilarang karena dianggap penuh kontroversi.
Terkait masalah PKI, Forum Ulama Islam (FUI) meminta TVRI untuk memutar kembali film tersebut. Alasan mereka agar anak zaman sekarang mengerti kejinya PKI.
"Menginstruksikan TVRI untuk memutar kembali secara rutin film G30SPKI yang sudah sekian lama diberhentikan penayangannya. Karena anak-anak kita sudah enggak tahu lagi," kata Ketua Forum Umat Islam (FUI) Muhammad al Khaththath di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5).
-
Mengapa peringatan G30S PKI penting? Peringatan G30S PKI … Jangan Biarkan Masa Kelam ini Terulang Kembali di Masa Depan!.
-
Apa tujuan utama G30S PKI? Terdapat latar belakang dan tujuan tertentu yang berada di balik sejarah G30S PKI yang kelam ini. G30S PKI dilakukan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan saat itu.
-
Bagaimana PKI melancarkan G30S PKI? Gerakan ini pada awalnya hanya mengincar Perwira Tinggi dan Dewan Jenderal dengan menculik mereka untuk dibawa serta disekap di Lubang Buaya. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, 3 orang langsung dibunuh di tempat.
-
Kapan peristiwa G30S PKI terjadi? Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1975, G30S PKI adalah peristiwa pengkhianatan atau pemberontakan yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan atau pengikut-pengikutnya terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965, termasuk gerakan atau kegiatan persiapan serta gerakan kegiatan lanjutannya.
-
Apa tujuan utama G30S/PKI? Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal yang ditulis John Roosa, pasukan pendukung G30S terdiri dari:1. Satu kompi minus dari Batalyon I Tjakrabirawa, atau sekitar 60 orang.
-
Siapa yang memimpin PKI saat peristiwa G30S PKI? Di mana peristiwa ini dilancarkan oleh PKI yang saat itu dipimpin Dipa Nusantara (DN) Aidit dan Pasukan Cakrabirawa di bawah kendali Letnan Kolonel Untung Syamsuri.
Dia juga meminta penghentian rencana dan wacana permintaan maaf pemerintah terhadap PKI. Serta membatalkan pencarian kuburan masal serta menyatakan bahwa PKI adalah pelaku kejahatan kemanusiaan dan mereka itu bukan korban.
Dia juga mengungkapkan, umat Islam bukanlah teroris tetapi mujahidin yang siap berjihad bersama TNI dan Polri untuk melawan PKI.
"Kita harapkan pemerintah menciptakan suasana kondusif. Tetapi malah ada yang memberikan oknum yang membangkitkan PKI. Kami juga meminta agar pemerintah mencopot menteri-menteri yang mendukung lahirnya PKI," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masyarakat dan Pemerintah diharapkan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap gerakan kelompok terlarang.
Baca Selengkapnya
PKS Ingin anak muda memahami sejarah bangsa Indonesia secara utuh adalah langkah awal bagi seluruh generasi bangsa.
Baca Selengkapnya
Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Perundungan, imbuh Ipuk, adalah bagian dari tiga dosa besar pendidikan yang harus dienyahkan.
Baca Selengkapnya
Indonesia harus kuat dari berbagai upaya destabilisasi gencar dilakukan khususnya dari kelompok dan jaringan teror.
Baca Selengkapnya
Agus Harimurti Yudhoyono mengunggah potret lawas dirinya saat masih balita di media sosial miliknya.
Baca Selengkapnya
Peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa.
Baca Selengkapnya
Kapten yang terpengaruh G30S/PKI itu menodongkan senjata pada Brigjen Suryo Sumpeno. Bagaimana cara untuk lolos?
Baca Selengkapnya
PMII tak ingin pemuda hanya jadi gimik politik pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
Milenial dan Gen Z menyumbang 56,45%, pada peta pemilih di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Banyak spekulasi tentang keterlibatan CIA dan dinas rahasia AS dalam peristiwa G30S/PKI. Bagaimana sebenarnya?
Baca Selengkapnya
Apabila suatu organisasi telah dilarang oleh Pemerintah seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi juga dilarang.
Baca Selengkapnya