Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

FX Rudy Nilai RUU Larangan Minol akan Berdampak pada Pariwisata Solo

FX Rudy Nilai RUU Larangan Minol akan Berdampak pada Pariwisata Solo Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. ©2019 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman beralkohol (minol) yang diusulkan Partai Gerindra, PPP, dan PKS. Menurut para pengusul, larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama, pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) menilai, regulasi tersebut bisa berdampak pada sektor pariwisata di Kota Solo. Selama ini, lanjut dia, minuman beralkohol hanya disediakan di tempat-tempat tertentu, seperti hotel berbintang, kafe dan bar. Menurutnya, banyak wisatawan yang biasa mencari minuman beralkohol.

"Kalau jadi, dampaknya kepada yang mau ke hotel, wisatawan yang butuh minuman alkohol. Saya yakin akan berpengaruh ke kunjungan wisata," ujar Rudy, Jumat (13/11).

Kendati demikian, dia mengaku siap menurunkan regulasi tersebut jika sudah disahkan menjadi UU. Namun ia masih akan melihat terlebih dahulu isi RUU tersebut.

"RUU ini kan masih dibahas di DPR. Kita lihat dulu. Tapi kita siap menurunkan menjadi Perda jika sudah disahkan menjadi UU," katanya.

Politikus PDIP itu menyampsikan, selama ini, Kota Solo belum memiliki perda terkait minuman beralkohol. Menurutnya ada kendala terkait masalah istilah pengaturan atau pelarangan.

"Kita memang belum punya. Perda sebelumnya itu ada tarik ulur antara pelarangan dan pengaturan. Kalau UU nanti mengatur ya perda kita mengatur, bukan melarang. Tapi kalau UU melarang, ya akan kita ikuti," terangnya.

Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, membenarkan perda tentang minuman beralkohol selama ini masih menjadi pro dan kontra. Bahkan pembahasan di DPRD Solo terhenti selama bertahun-tahun.

“Kalau dampaknya, saya belum bisa memperkirakan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sambil menunggu RUU disahkan,” tutup Budi.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hotman Paris Bicara Lugas Sampai Bawa Nama Jokowi, Ini Penyebabnya
Hotman Paris Bicara Lugas Sampai Bawa Nama Jokowi, Ini Penyebabnya

Pengacara Hotman Paris Hutapea senggol Jokowi usai muncul kebijakan kenaikan pajak hiburan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain

Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.

Baca Selengkapnya
Menteri Sandiaga Bakal Setop Izin Pembangunan Hotel, Ini Alasannya
Menteri Sandiaga Bakal Setop Izin Pembangunan Hotel, Ini Alasannya

Kebijakan yang disiapkan juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Gibran soal Kenaikan Pajak Hiburan: Kayaknya Enggak Jadi
Gibran soal Kenaikan Pajak Hiburan: Kayaknya Enggak Jadi

Kenaikan pajak hiburan tentu akan berdampak ke sejumlah daerah, seperti Yogyakarta, Solo dan Bali.

Baca Selengkapnya
Rektor Unud:  Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali
Rektor Unud: Pungutan Wisman Harus Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali

Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.

Baca Selengkapnya
Pemprov Bali Pungut Pajak Turis Asing Mulai Februari 2024, Begini Respons Kemenkeu
Pemprov Bali Pungut Pajak Turis Asing Mulai Februari 2024, Begini Respons Kemenkeu

Biaya yang dibebankan sebesar USD10 atau Rp150.000 per satu kunjungan dan berlaku pada Februari 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Luhut: Banyak Turis Asing Sengaja Nikahi Warga Bali Demi Bangun Villa, Terutama di Canggu
Luhut: Banyak Turis Asing Sengaja Nikahi Warga Bali Demi Bangun Villa, Terutama di Canggu

Luhut mengancam jika masih ada turis asing yang tidak mengikuti aturan main pemerintah maka akan dideportasi.

Baca Selengkapnya
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Pendapatan Hotel Bakal Anjlok Tahun Depan
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Pendapatan Hotel Bakal Anjlok Tahun Depan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta kebijakan ini dipertimbangkan secara teliti.

Baca Selengkapnya
Curhat ke Kemenperin, Pengusaha Cemas Soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis
Curhat ke Kemenperin, Pengusaha Cemas Soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis

Para pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.

Baca Selengkapnya
Ekonomi di Bali Terancam Kolaps Jika Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen
Ekonomi di Bali Terancam Kolaps Jika Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen

Ada pun lini bisnis yang terdampak kenaikan pajak hiburan antara lain karaoke, kelab malam hingga spa.

Baca Selengkapnya
Sandiaga Uno: Pungutan Rp150.000 Bagi Turis Asing untuk Jaga Alam Bali Tetap Indah
Sandiaga Uno: Pungutan Rp150.000 Bagi Turis Asing untuk Jaga Alam Bali Tetap Indah

Pungutan Rp150.000 bagi turis asing yang akan masuk ke Bali bertujuan untuk berkontribusi terhadap konservasi alam Bali.

Baca Selengkapnya
BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan
BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan

BKSAP DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Perbatasan, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan

Baca Selengkapnya