Follow
FX Rudy Tak Permasalahkan Jika Ada Nakes Menolak Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) tak mempermasalahkan jika ada warga maupun tenaga kesehatan (nakes) yang menolak untuk dilakukan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan hak asasi masing-masing.
"Itu hak asasi mereka masing-masing. Menolak itu hak," katanya di Solo, Senin (4/1).
Menurutnya, dalam menentukan daftar penerima vaksin, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mengacu pada pemerintah pusat. Dan saat ini sedang proses uji kehalalan di LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga jika ada dokter maupun nakes yang menolak, ia tidak bisa menghalangi.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang cocok menerima vaksin DBD? Vaksin ini terutama direkomendasikan untuk individu yang telah mengalami infeksi dengue sebelumnya, karena efektivitasnya lebih tinggi pada orang-orang yang telah memiliki kekebalan terhadap setidaknya satu serotipe virus dengue.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk divaksinasi DBD? Saat ini, vaksin DBD sudah tersedia dan direkomendasikan bagi kelompok usia 6-45 tahun. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan vaksin untuk anak-anak berusia 6-18 tahun, sedangkan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) merekomendasikan vaksin bagi usia 19-45 tahun.
"Ya enggak apa. Wong menolak hak mau divaksin kok. Berarti sudah mampu membuat kekebalan di tubuhnya sendiri," ujarnya.
Rudy mengaku tidak ambil pusing dengan sikap penolakan tersebut. Yang penting menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan vaksin Covid-19 bagi warga termasuk tenaga kesehatan. Namun jika nantinya ada yang menolak, dia tidak mempermasalahkannya.
"Kalau saya tak bawa enteng kok itu. Yang penting pemerintah sudah menyiapkan. Kalau tidak mau ya sudah, nanti malah salah megangnya kan repot," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca Selengkapnya
Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca Selengkapnya
Penularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kesehatan akan mulai melakukan vaksinasi Mpox pada sejumlah kelompok masyarakat berisiko tinggi.
Baca Selengkapnya
Vaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca Selengkapnya
Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini kasus cacar monyet di Indonesia masih tercatat 88 sejak tahun 2022 dan di tahun 2023 sempat naik, kemudian turun lagi pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnya
Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca Selengkapnya
Cakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca Selengkapnya