Gajar Keluhkan Kekeliruan Data Covid-19 dari Pemerintah Pusat
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, data pemerintah pusat terkait Covid-19 perlu diperbaiki. Alasannya, pihaknya sudah mengalami kekeliruan soal data corona.
Ganjar mengungkap, data yang disampaikan pemerintah terkait corona melalui Jubir Prof Wiku Adismito sudah salah dua kali. Menurutnya, beberapa data kasus Covid-19 yang dirilis dari pusat tidak tepat.
"Terkait dengan kondisi pandemi dengan adanya data selalu kita mesti perbaiki makanya saya sempat dua kali bertanya secara terbuka atas kekeliruan data yang di-launching termasuk kemarin Prof Wiku ketika menyampaikan data di seluruh 7.000 lebih, saya kira itu kekeliruan yang cukup fatal yang kedua kali dilakukan," katanya dalam diskusi Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional," Rabu (3/3).
-
Kenapa penting data pemilih akurat? Dengan memutakhirkan data pemilih, Pantarlih membantu mencegah berbagai masalah yang dapat timbul, seperti pemilih ganda, pemilih fiktif, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
-
Mengapa Kalimantan Timur perlukan Data Desa Presisi? Data yang valid, akurat dan terkini amat dibutuhkan sebagai pondasi perencanaan pembangunan.
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
-
Kenapa Pilkada 2020 jadi penting? Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu momen penting dalam demokrasi Indonesia, meskipun dilaksanakan di tengah tantangan pandemi.
-
Kenapa Prabowo menekankan pentingnya keamanan siber? 'Tetapi yang nyata tentang masalah AI, Cyber dan teknologi tinggi adalah sumber dayanya. Awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk empat fakultas baru di bidang sains, teknologi, enginnering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita untuk menguasai sains, teknologi, AI, untuk menguasai cyber,' ungkap dia.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Menurut politikus PDIP itu, sinkronisasi data menjadi sangat penting. Dia mencontohkan angka kasus di Banyumas yang telat diinput.
"Kalau lambat inputnya memang persoalan, maka data data yang kita sampaikan betul-betul mesti kita verifikasi, validasi dengan sinkronisasi maka publik akan bisa mendapatkannya informasi yang baik dan benar," ucapnya.
Ganjar menyebut, bahwa ada masalah integrasi data antara daerah dan pusat. Dia bilang, kesiapan dan kapasitas infrastruktur yang memadai dari Dinkes sulit di akses dan lambat.
Kemudian, ada persoalan kedisiplinan menginput yang mengakibatkan kekeliruan informasi. Selain itu, ada standardisasi application programming Interface yang sering kali berubah-ubah.
"Maka kami sampaikan data harus dijadikan sebagai pegangan untuk pengambilan keputusan yang menurut saya penting, sehingga kita membuat integrasi sebagai solusi," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada salah satu pendukungnya yang mengatakan bahwa Ganjar mampu menyelesaikan masalah keruwetan data di Indonesia.
Baca SelengkapnyaData tersebut ditemukan dari uji sampling yang dilakukan oleh pengawas lapangan di seluruh desa/kelurahan yang jumlah mencapai 442.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengaku gemas dengan program satu data Indonesia. Sudah lama dicanangkan, hingga kini belum terwujud.
Baca SelengkapnyaData itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca SelengkapnyaPengecekan data pemilih ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data pemilih ganda terbanyak se-Indonesia
Baca SelengkapnyaKPU diminta segera memperbaiki masalah tersebut. Dampaknya dapat menimbulkan sentimen negatif.
Baca SelengkapnyaPakar keamanan siber menemukan, jumlah suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berbeda dengan dokumen C1.
Baca SelengkapnyaBansos yang dikorupsi diketahui pernah terjadi di era Menteri Sosial Juliari Batubara. Kini mantan politikus PDIP itu tengah menjalani hukuman penjara.
Baca SelengkapnyaViral video dugaan kecurangan Pemilu berupaa salah input data jumlah suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Baca SelengkapnyaSimulasi pencoblosan calon presiden dan wakil presiden dengan surat suara yang hanya menampilkan dua kolom pasang calon menuai kritik dari berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaData Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaPengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca Selengkapnya