Gaji Rp 60 juta, dari mana duit anggota DPR bayar PSK artis?

Merdeka.com - Fakta mencengangkan keluar dari mulut RA, mucikari yang bersama artis AA ditangkap di hotel bintang lima di Jakarta Selatan Jumat pekan lalu karena terlibat prostitusi. Dia mengungkapkan salah satu kalangan yang suka menyewa pekerja seks komersial (PSK) di bawah koordinasinya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Iya anggota DPR, ya beberapa kalangan lainnya," kata tersangka RA di Mapolres Jakarta Selatan, kemarin.

Tentu RA tidak mau membongkar nama anggota DPR yang pernah menjadi kliennya. Namun yang jelas, semua pelanggan AA dan kawan-kawan adalah orang yang berduit karena tarif mereka berkisar Rp 80-200 juta untuk kencan jangka pendek (short time) selama tiga jam. Terlebih, mereka tidak mau jika tidak 'ngamar' di hotel bintang lima.

Keterlibatan anggota DPR dalam prostitusi artis ini jelas mencengangkan publik karena sebagai wakil rakyat, mereka terikat oleh peraturan Kode Etik yang melarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela.

Tidak hanya itu, keterlibatan anggota DPR dalam prostitusi artis ini seakan menguatkan dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa gratifikasi seks semakin massif.

"Gratifikasi seks ini, tidak bisa dipungkiri, mulai masif," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebelum nonaktif di kantornya, Jakarta, 21 Juni 2013.

Dugaan gratifikasi seks ini muncul karena tarif PSK artis itu di atas Rp 80 juta, sementara gaji anggota DPR berkisar Rp 58-60 juta/bulan. Dengan kata lain, ada selisih sekitar Rp 20 juta antara gaji anggota DPR/bulan dengan tarif termurah PSK artis/model.