Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gandeng BIN dan BNPT, Pansel Tak Ingin Pimpinan KPK Terpapar Radikalisme

Gandeng BIN dan BNPT, Pansel Tak Ingin Pimpinan KPK Terpapar Radikalisme Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Ganarsih mengaku, pihaknya menggandeng sejumlah lembaga untuk menelusuri rekam jejak para kandidat komisioner lembaga antirasuah. Lembaga ini dilibatkan untuk menelusuri apakah ada Calon Pimpinan KPK yang terpapar radikalisme.

"Akan ada penelusuran rekam jejak ke Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, MA, BIN, BNPT. Karena kami juga penting agar jangan ada kelompok yang terkait radikalisme," ujar Yenti di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Senin (20/5).

Yenti menjelaskan, setelah pendaftaran dibuka, pansel akan menyeleksi terlebih dahulu kandidat yang memenuhi syarat administrasi. Setelah itu, pansel akan mengumumkan ke media siapa saja yang lolos di setiap tahap seleksi.

"Mekanismenya, seperti yang lalu-lalu. Karena beberapa sudah menjadi anggota pansel. Pendaftaran admin, seleksi admin, diumumkan jumlah berapa tergantung yang masuk berapa dan yang memenuhi syarat berapa," jelasnya.

"Lalu ujian kompetensi dan makalah juga kami umumkan, kemudian profile assesment, test kesehatan, dan wawancara," sambung Yenti.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu memastikan bahwa semua tahapan akan bersifat terbuka. Yenti juga menuturkan pansel KPK siap menerima masukan dari berbagai pihak terkait Calon Pimpinan KPK.

"Semuanya terbuka. Kita akan selalu umumkan. Bahkan setelah pengumuman yang masuk berapa kami akan buka untuk dapatkan masukan, siapapun bisa berikan masukan. Kami minta ke daerah tentang profile orang yang sudah mendaftar. Setelah lolos admin, kami buka ke media," kata dia.

Yenti menuturkan, Calon Pimpinan KPK yang lolos seleksi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada akhir September 2019. Sehingga, saat Pimpinan KPK yang kini berakhir masa jabatannya, calon Komisioner lembaga antirasuah sudah dapat mengisi.

"Kita ada waktu sejak 17 Mei sampai nanti insya Allah serahkan ke Presiden akhir September. Waktu kepemimpinan KPK selesai, kami sudah umumkan oleh DPR," tutur Yenti.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak

Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen

Baca Selengkapnya
Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah
Respons Wapres Ma'ruf Amin Soal Wacana BNPT Kontrol Tempat Ibadah

"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.

Baca Selengkapnya
KPK Kepada Pansel Capim: Kita Mau Cari Pimpinan Bukan Officer
KPK Kepada Pansel Capim: Kita Mau Cari Pimpinan Bukan Officer

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, masukan pimpinan, dewas, hingga pegawai penting demi pimpinan KPK berintegritas.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Baca Selengkapnya
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan
MAKI Ingatkan Calon Anggota BPK Bukan Sosok Pencari Kerja atau Titipan

Boyamin menegaskan kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu
KPK Jawab Usulan Sahroni Periksa Semua Capres-Cawapres: Tidak Bisa Ujug-Ujug Begitu

KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar
DPR Diminta Cari Informasi Detail Tentang Kandidat Anggota BPK yang Mendaftar

DPR RI berencana melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Menanti Gebrakan Pansel Capim KPK
Menanti Gebrakan Pansel Capim KPK

Penetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya
Wapres Ingatkan BNPT: Gerakan Radikal Terorisme Tumbuh Subur Jelang Pemilu
Wapres Ingatkan BNPT: Gerakan Radikal Terorisme Tumbuh Subur Jelang Pemilu

Ma’ruf menyampaikan, media sosial dapat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memecah belah umat.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik
DPR Diminta Coret Calon Anggota BPK Bermasalah Agar Tak Terjadi Polemik

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut tidak hanya secara formil tapi haruslah uji etik individu dahulu

Baca Selengkapnya
Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya
Jokowi Ngaku Punya Data Intelijen Arah Politik Partai, PKS Anggap Alarm Berbahaya

Terlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.

Baca Selengkapnya