Gang Dolly ditutup 2014, warga prediksi kemiskinan meningkat

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini sudah mulai merapatkan barisan untuk menggempur lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Gang Dolly, paling lambat sebelum bulan Ramadhan 2014. Bahkan, Pemkot Surabaya mengaku sudah menyusun skema akan diapakan seluruh lokalisasi di Kota Pahlawan ini, pasca-penutupan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji, kemarin memaparkan, dalam desain rencana pembangunan 12 kawasan eks lokalisasi, termasuk Gang Dolly, akan dijadikan Unit Pengembangan (UP) oleh Pemkot Surabaya.

"12 Kawasan eks lokalisasi itu akan menjadi prioritas pembangunan. Di kawasan yang disebut dengan Unit Pengembangan tersebut akan dibangun fasilitas umum seperti taman, fasilitas olahraga dan fasilitas pelengkap lainnya. Sedangkan Gang Dolly dan sekitarnya, akan diproyeksikan sebagai sentra bisnis dan perdagangan," kata Agus di balai kota kemarin,

Namun, ngototnya Risma dan Pemkot Surabaya kurang mendapat respon dari masyarakat sekitar lokalisasi, meski pemerintah didukung banyak pihak di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Muhammadiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pemprov Jawa Timur.

Bahkan, masyarakat sekitar menilai penutupan lokalisasi Gang Dolly itu akan berdampak pada persoalan sosial, termasuk berpotensi munculnya konflik horizontal.

Ketua Forum Masyarakat Komunikasi Lokalisasi (FMKL) Surabaya, Safik Mundahir mengatakan, penutupan Gang Dolly terlalu terburu-buru. "Seharusnya lima atau sepuluh tahun lagi. Harus dipikirkan pula, langkah-langkah apa, termasuk soal perekonomian warga sekitar agar tidak terbengkalai," tegas Safik, Kamis (12/12).

Safik menjelaskan, sejumlah lokalisasi seperti Bangun Sari, Klakah Rejo, Sememi dan beberapa lokasi lainnya yang telah ditutup itu, ternyata masih menyisakan masalah. "Buktinya, perekonomian warga di sana (eks lokalisasi) yang sebelumnya menggantungkan hidup mencari nafkah banyak yang hancur dan angka kemiskinan meningkat," terangnya.

Sementara itu, janji Pemkot Surabaya yang katanya memikirkan dampak pasca-penutupan lokalisasi tidak terealisasi. "Miris ketika persoalan ini dibiarkan. Saya dapat informasi pelacuran tidak di lokalisasi tapi di lapangan, di kolong-kolong jembatan. Kalau sudah gini siapa disalahkan. Ya tentunya tanggung jawab pemerintah. Dengan begitu pelacuran semakin tidak terkontrol," ujarnya.

Safik kembali beralasan, diakui atau tidak, keberadaan lokalisasi mampu menyangga perekonomian wilayah. Sehingga dia kurang sepakat adanya rencana penutupan lokalisasi tanpa kesiapan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. "Pemkot Surabaya tidak bisa memenuhi kepentingan masyarakat terkait lapangan kerja," terangnya. (mdk/mtf)