Ganjar Ajak Penambang yang Masih Abaikan Perizinan Bertaubat

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak pelaku penambangan yang masih mengabaikan perizinan untuk bertobat. Sebab usaha yang yang mereka jalani menyebabkan lingkungan rusak.

"Ayolah tobat bareng karena banyak pelaku penambang yang sudah bagus. Mereka yang bagus bisa dijadikan contoh sehingga bisa memitigasi potensi-potensi kerusakan yang ada," katanya saat membuka Bimbingan Teknis Pelayanan Usaha Mineral kepada pemegang izin usaha pertambangan mineral di Kota Semarang, Selasa (12/7).

Dia menegaskan, pengurusan izin pertambangan itu gampang dan tidak pakai duit. Oleh karena itu, para pelaku usaha penambangan memperhatikan legalitas perizinan dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan galian C.

Artikel terkait Ganjar Pranowo juga bisa dibaca di Liputan6.com

"Nggak pakai duit ini, beneran. Karena, itu rawan. Izin pertambangan itu rawan suap dan sudah ada berapa yang ditangkap karena izin pertambangan," ujarnya.

"Penting buat saya, agar para penambang tahu regulasinya, mereka mau mengurus izinnya, apa-apa mesti dilengkapi. Jangan takut untuk mengurus izin," ungkap politikus PDIP itu seperti dilansir dari Antara.

Menurut Ganjar, bimbingan teknis tersebut penting dilakukan apalagi ada pendelegasian kewenangan dalam konteks perizinan pertambangan dan hal itu perlu disosialisasikan kepada para penambang.

"Kebutuhan material kita itu 131 juta, jadi pembangunan cukup banyak. Sisi lain tentu harus ada good mining practices. Saya itu maunya best practices tapi yang terjadi kebanyakan adalah bad practices," ujarnya.

Dia ingin lama konteks pembinaan juga menyinggung terkait tata ruang yang baik, cara penambangan yang baik, cara pengangkutan hasil tambang yang baik, dan regulasinya diikuti.

Dalam beberapa kasus yang menjadi laporan masyarakat, antara lain, ada kerusakan jalan akibat penambangan dan kerusakan lingkungan yang kurang diperhatikan oleh pelaku penambangan, kemudian ada juga keterlibatan masyarakat yang kurang, kalau pun ada ternyata ilegal.

"Lingkungan akan terjaga, suplai untuk pembangunan bisa terjaga. Nah, ini yang masuk kami banyak yang ilegal-ilegal dan biasanya backing-backingan, banyak sekali," jelasnya.

Bimbingan teknis tersebut juga menjadi momentum yang dapat digunakan untuk memperbaiki bersama apa yang selama ini belum berjalan baik.

Kehadiran dari pemerintah pusat dan provinsi, serta para pelaku usaha penambangan sangat penting untuk bersama menuju best mining practices di Jawa Tengah.