Ganjar desak Pemkab Klaten segera isi kekosongan jabatan

Merdeka.com - Usai penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan senilai Rp 2 miliar, beberapa jabatan, khususnya di eselon 2 mengalami kekosongan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemkab Klaten untuk segera melantik beberapa jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Klaten. Pasalnya, saat ini menurutnya, kondisi Pemkab Klaten berstatus darurat.

"Jadi Klaten ini kan kondisinya darurat yah. Tadi sudah komunikasi dengan saya karena kemarin Sekda Provinsi untuk membantu Klaten. Kemungkinan besar yang akan dilakukan adalah dilantik dulu," kata Ganjar Pranowo di sela kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (5/1).

Usai dilantik sementara, Ganjar meminta supaya dilakukan penjaringan atau reassignment kembali. Hal ini dilakukan menurut Ganjar, salah satunya untuk mengantisipasi proses pencairan gaji para PNS di lingkungan Pemkab Klaten.

"Setelah itu akan dilakukan reassignment. Sehingga dilantik dulu, tetapkan dulu. Kalau tidak enggak ada yang gajian ini nanti karena OPD-nya enggak ada yang tanda tangan," ungkap politikus PDIP ini.

Ganjar pun meminta kepada Pemkab Klaten untuk segera mengajukan surat izin pelantikan pejabat sementara dan ditembuskan ke pihaknya sebagai Gubernur Jateng.

"Saya minta mereka menulis izin kepada Mendagri melalui Gubernur. Nanti kita meneruskan ke sana, kira-kira bunyi izinya adalah meminta izin untuk melantik sementara," ujar mantan anggota DPR RI dua periode ini.

Kemudian, Ganjar berpesan supaya proses reassignment dilakukan secara jujur terbuka dan transparan seperti proses yang diterapkanya di Pemprov Jateng.

"Setelah izin, mereka dilantik baru dilaksanakan tes ulang. Nanti tes ulang untuk mengubah formasi sehingga semua menjadi atau menduduki tempat yang terbaik. Memang saya menganjurkan untuk menggunakan pola provinsi dengan pola talentschouting sama promosi terbuka dengan pansel. Saya harapkan bisa betul-betul fair. Ini jadi momentum untuk Klaten sendiri supaya bisa berubah dengan baik," ujar suami Siti Atikoh Supriyanti ini.

Maka Ganjar meminta kepada Pemkab Klaten untuk bergerak cepat supaya proses jalanya pemerintahan dan birokrasinya tidak terganggu, dengan ditangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK.

"Maka saya bilang jangan lama-lama. Kalau bisa ngejar minggu ini ya harus minggu ini. Enggak boleh terlambat karena Pak Mendagri minta paling telat tanggal 5 sebenarnya sudah kemarin. Tapi tanggal 5 belum dilantik," pungkasnya. (mdk/cob)