Ganjar dicurhati nelayan soal bahaya penggunaan trawl saat tangkap ikan

Merdeka.com - Nelayan di Kabupaten Rembang mengeluhkan lemahnya penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan trawl atau sotok. Mereka mengancam akan melakukan razia jika nelayan sotok terus beroperasi di lautan.

Koordinator Nelayan TPI Tanjungsari Rembang, Sugeng Mulyadi mengadukan kondisi tersebut saat makan bersama calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jumat (16/2).

"Kami berharap agar pak Ganjar ada solusi terhadap persoalan tersebut. Sotok ini sangat merusak biota laut, bahkan mulai dari telur hingga ikan yang ada di atas terangkut semua," ujarnya.

Di Rembang, lanjutnya, pengguna sotok terus merajalela hingga merugikan nelayan lain. "Sotok itu sudah dilarang sejak 1980, tapi sampai saat ini masih banyak yang menggunakan. Kami berharap penggunaannya ditangkap dan dihukum agar jera. Jangan cuma ditahan sehari terus dilepaskan," ungkapnya.

Selain soal sotok, dia juga meminta perhatian soal kebutuhan nelayan yang menginginkan pembangunan dermaga. "Dermaga yang ada hanya untuk kapal besar. Sementara untuk kapal kecil tidak bisa bersandar, sehingga nelayan harus jalan dengan air sedada untuk mengambil perahu," kata Sugeng.

Menanggapi aspirasi nelayan, Ganjar mengungkapkan peraturan daerah juga melarang penggunaan sotok di laut. "Ini kan tinggal penegakan hukum, nanti kita teruskan ke aparat. Kan biar fair juga tata cara pengambilan ikan itu bagaimana, ada regulasi yang mengatur," ucapnya.

Selain regulasi, lanjutnya, nelayan juga membutuhkan kemudahan akses permodalan serta perizinan. Menurut Ganjar, untuk permodalan perlu ada skema yang inovatif. "Kalau perlu jaminan, ya yang masuk akal, biar pergerakan uang bisa untuk operasional," paparnya.

Mengenai perizinan, dia berharap ada reformasi birokrasi karena saat ini segala proses diurus di pusat. Dia menilai lebih baik sebagian pengurusan perizinan pindah ke daerah, agar nelayan tidak kesulitan.

Ganjar menegaskan pendataan nelayan juga termasuk hal penting yang tidak boleh dilupakan. "Nanti kira geser Kartu Tani menjadi Kartu Nelayan. Tujuannya untuk mengetahui pasti jumlah nelayan di Jawa Tengah," ungkapnya.

Dengan diketahuinya jumlah nelayan sesuai klasifikasinya, mulai dari 5GT hingga lebih dari 30GT maka bisa disusun kebijakan yang tepat, termasuk soal subsidi. (mdk/did)