Ganjar duga kemiskinan Jateng karena dana aspirasi tak tepat sasaran

Merdeka.com - Upaya menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng) belum memuaskan. Pasalnya, sampai saat ini upaya itu belum didukung seluruh pos penganggaran APBD provinsi yang baik. Satu di antaranya pada pos bantuan keuangan melalui dana aspirasi anggota DPRD Jateng yang ternyata tidak tepat sasaran.

Saat Sidang Paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan bantuan keuangan Provinsi Jateng untuk kabupaten kota pada APBD 2015 sebesar Rp 2,353 triliun.

"Dari semuanya, Rp 1,113 triliun atau 49 persen merupakan dana reguler yang disalurkan langsung ke kas daerah pemerintah kabupaten kota. Sedangkan Rp 1,139 triliun atau 51 persen berupa dana aspirasi Dewan," ujar Ganjar di Gedung DPRD, Jumat (17/6).

Ganjar membeberkan, dari dana aspirasi Rp 1,139 triliun itu jika dibagi untuk 100 anggota Dewan, maka rata-rata satu wakil rakyat mendapat bagian Rp 11 miliar.

Dari penelusuran Ganjar, kegiatan pembangunan dari dana aspirasi ternyata tidak sesuai peta kemiskinan. Sebagian kegiatan dilaksanakan di daerah yang sudah makmur. Sedangkan daerah kantong kemiskinan malah tidak dapat dana. Dia mencontohkan Demak yang selama tiga tahun terakhir mendapat dana aspirasi terbanyak. Kenyataannya, dana itu tengah disorot KPK.

"Sampai KPK menyoroti ini tentu ada yang tidak beres. Bukan menjadi percontohan. Tapi menjadi korsubgah. Korsubah ini koordinasi, supervisi dan pencegahan. Saya sampaikan kepada teman-teman (DPRD Jateng) karena selama ini tidak ada yang tahu ke mana bantuan keuangan itu muncul," ujar Ganjar.

Ganjar menilai persoalan ini menjadi penyebab proses pengentasan kemiskinan di Jateng melambat. Penerapan dana aspirasi yang dilakukan oleh beberapa anggota Dewan tidak tepat sasaran.

"Teman-teman dewan menyampaikan ke kami kemiskinannya lambat. Jelas lambat dong! Penerapannya enggak bener kok! Penerapannya enggak bener! Jelas! Kalau kemiskinannya banyak daerah kenapa yang dapat Demak terus? Dan itu dari 2014, 2015 dan terus. Saya kasih datanya, ada datanya," tuturnya.

Ganjar sempat curiga dengan penyaluran dana aspirasi untuk Demak. Kecurigaan Ganjar terjawab setelah KPK melakukan kegiatan korsupgah di wilayah tersebut.

"Pada saat itu kami minta, lho siapa yang menempatkan di sini? Ada apa ini? Saya curiga lho?! Sedangkan daerah miskin yang lain mengharapkan dapatkan bantuan itu nggak pernah dapat. Nah! Akhirnya bener ketika terjadi korsupgah, KPK melakukan screening terhadap daerah-daerah yang miskin di Jawa Tengah. Nemu! Lho ini dapatnya tiap tahun tinggi-tinggi kok masih gini-gini aja. Khan itu pasti ada sesuatu itu. Akhirnya dilakukan advokasi, pendampingan. Korsupgah agar tidak terjadi penyimpangan," terangnya.

Ganjar memberikan solusi agar penanggulangan kemiskinan tidak hanya mengandalkan bantuan keuangan. Pemprov Jateng melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan dua strategi utama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Jamkesda Non Kuota, bantuan siswa miskin, dan jaminan sosial kesejahteraan dalam bentuk charity program bagi warga miskin.

Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat seperti usaha ekonomi produktif, bantuan sosial dalam bentuk barang kepada 4.500 warga miskin, dan 200 kepala keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

"Kemiskinan mestinya kita keroyok secara bersamaan. Maka gambaran tadi yang saya berikan ke publik dan dewan tadi. Sehingga alokasi anggaran-anggaran kita arahkan ke situ. Saya sampaikan kepada anggota dewan cara sekarang ini belum benar. Metodenya dengan cara diarahkan pada desa yang miskin. Tidak hanya berupa bantuan, ada yang bersifat charity, ada yang berupa pelatihan, ada yang berupa infrastruktur," bebernya.