Ganjar: Jokowi sudah jadi presiden, tak perlu khawatir dijegal

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Kabar adanya upaya penjegalan pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak lebih dari isu yang dibesar-besarkan oleh beberapa pihak saja. Ganjar menyatakan, masyarakat tak perlu khawatir sebab Jokowi sesungguhnya saat ini sudah menjadi presiden.

Ganjar yakin bahwa kabar upaya penjegalan pelantikan itu sama sekali tidak benar dan pelantikan pada tanggal 20 Oktober akan berjalan lancar.

"Saya kira isu-isu itu biarkan saja, tidak akan terjadi apa-apa tanggal 20, (pelantikan) aman-aman saja," tegas Ganjar Pranowo kepada merdeka.com di Kantor Gubernur Pemprov Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/10).

Orang lain juga bertanya?

Politisi PDIP itu membeberkan pertemuan Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua DPD Irman Gusman pada Jumat (10/10) lalu adalah bukti bahwa penjegalan hanya isu.

Empat tokoh itu berhasil mencairkan ketegangan yang menyelimuti politik Nasional sebagai akibat perseteruan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Saya melihat pertemuan itu bagian dari representasi mempersiapkan tanggal 20. Saya kira ke depan akan ada format baru relasi pemerintah dan parlemen," ungkapnya.

Ganjar menjelaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelantikan presiden nanti. Sebab pelantikan itu adalah seremoni biasa. Jokowi dan JK sudah menjadi presiden dan wakil presiden RI karena proses penetapan sudah dilakukan jauh hari oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Pelantikan hanya sebagai seremoni saja, semua sudah selesai, sudah diselesaikan KPU," jelasnya.

Begitu juga Ganjar tidak memandang bahwa keberhasilan KMP menduduki jabatan Ketua MPR dan DPR akan mengganggu pemerintahan Jokowi-JK. Masyarakat pun tak perlu khawatir jika DPR dan MPR di bawah kendali KMP akan menggagalkan kebijakan-kebijakan Jokowi-JK.

"Sudah menjadi khittah DPR sebagai lembaga pengontrol dan pengawas kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya parlemen itu mengontrol pemerintah. Posisi ini tidak akan mempengaruhi apapun," pungkasnya.

(mdk/hhw)