Ganjar ke Kepala Daerah: Jangan Asal Pakai Anggaran Tekan Inflasi Dampak BBM Naik

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan setiap kepala daerah tidak asal-asalan memakai anggaran bantuan demi menekan inflasi dampak kenaikan harga BBM. Dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi.

Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Hari Wiwoho. Ayub kini menjadi Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, sementara Hari menjabat Kepala BPK Perwakilan Lampung sebelumnya.

Lihat juga berita tentang Ganjar Pranowo di Liputan6.com

Menurut Ganjar, struktur BPK harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dalam mengelola keuangan dengan tujuan agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana-dana kedaerahan.

"Hari ini kita mau menanggulangi inflasi, Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi kan enggak boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Semarang dilansir Antara, Selasa (13/9).

Terkait merangkaknya tingkat inflasi di sejumlah daerah seluruh Indonesia, anggaran daerah yang tersedia dan yang akan dikeluarkan harus diawasi agar anggaran yang ada tidak jebol. Ganjar juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung di tengah kenaikan harga BBM.

"Jadi ketika regulasi berubah, pintu-pintu dan jendela-jendela yang bikin bocornya anggaran mesti disiapkan untuk ditutup," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, turut disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.

Kendati demikian, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan menjaga integritas. Kata Ganjar, tetap ada catatan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan daerah.

"Sekarang kan semuanya udah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.

Ganjar juga berpesan, iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi juga tetap harus dipertahankan.

Selain itu laporan keuangan yang transparan dan kinerja yang optimal juga didorong Ganjar kepada BPK dan seluruh kepala daerah.

"Mudah-mudahan ke depan beberapa model-model, tata cara pengelolaan keuangan, punya kesadaran dari pengelola keuangan negara ini untuk memperbaiki diri. Jangan ada korupsi, laporan secara transparan dan kinerja yang optimal. Sehingga kita makin akuntabel dalam pengelolaan keuangan ini," ungkap Ganjar.