Ganjar klaim pengusul perpanjangan penggunaan cantrang

Merdeka.com - Dari enam daerah yang izin penggunaan cantrangnya diperbolehkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, lima di antaranya ada di Jawa Tengah. Yakni di Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana. Sementara satu lagi di Lamongan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sebelum ada demo nelayan pada 17 Januari 2018, dirinya sudah mencapai kesepakatan dengan Susi tentang pemberian diskresi perpanjangan masa peralihan cantrang di Jateng pada 12 Januari 2017.

"Jadi awalnya saya hubungi Ibu Susi soal cantrang ini, singkatnya beliau setuju dan minta saya kirim surat, maka saya kirim saat itu juga dan langsung dibalas hari yang sama," katanya di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (18/1).

Menurut Ganjar, Susi bisa memahami permintaan itu karena dirinya menyampaikan data valid. Bahwa dari 6.334 kapal di bawah 10 GT, yang sudah mendapatkan bantuan alat tangkap dari pemerintah baru 2.341 atau 36,95 persen. Artinya masih ada 3.993 atau 63,05 persen yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti.

"Yang belum dapat bantuan ya jangan dilarang, mereka tidak bisa cari makan dong. Jadi kalau mau bantu nelayan ya beri bantuan 100 persen dulu," jelasnya.

Ganjar juga berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Dia menyampaikan bahwa tanggal 17 Januari akan ada demo nelayan di Jakarta. Politisi PDIP ini juga menyampaikan kesepakatannya dengan Susi soal izin cantrang. Disepakati Jokowi dan Ganjar akan membicarakan lebih lanjut pada kunjungan Presiden di Jateng pada Senin (15/1).

Ketika kemudian diumumkan perpanjangan penggunaan cantrang di enam wilayah, Ganjar langsung mengucapkan terimakasih pada menteri Susi. "Saya sampaikan terima kasih dan saya akan membantu, yang penting nelayan bisa makan. Bu Susi bahkan mengirim video orasinya pada saya," katanya.

Seperti diketahui, Susi mengumumkan perpanjangan cantrang di enam wilayah. Yakni Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Juwana, dan Lamongan. Syaratnya, izin penggunaan cantrang diberikan selama masa peralihan, nelayan tidak melaut keluar dari Pantai Utara Pulau Jawa, tidak menambah kapal, dan harus melakukan pengukuran ulang kapal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga membentuk Satuan Tugas (satgas) Pengalihan Alat Tangkap. Satgas bertugas mendata seluruh nelayan cantrang yang belum melakukan pengalihan alat tangkap. Satgas juga membantu nelayan dalam pengurusan di bank untuk mendapat kemudahan dalam kredit pembiayaan alat tangkap pengganti.

Ganjar menambahkan, dalam proses pendataan kapal, satgas harus memperhatikan tiga hal. Pertama memastikan jumlah dan kategorisasi kapal. Untuk memastikan hal ini, maka nelayan haru memberikan data yang valid dan presisi. Validasi ini penting untuk memastikan bantuan alat tangkap bagi kapal di bawah 10GT benar-benar tepat sasaran.

Kedua, memastikan penegak hukum memiliki pemahaman yang sama bahwa nelayan diperbolehkan melaut selama masa peralihan. "Agar tidak terjadi masalah baru, biarkan nelayan melaut untuk cari makan," ujarnya. Terakhir yakni dalam pengurusan izin kapal, Ganjar meminta sistem jemput bola.