Ganjar minta dinas terkait terbuka soal pabrik semen Gombong

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Jateng untuk bersikap terbuka dalam melakukan proses perizinan pabrik PT Semen Gombong di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar Pranowo, terkait aksi penolakan yang dilakukan oleh warga lima desa di Kabupaten Kebumen soal pendirian pabrik semen tersebut. Terlebih muncul petisi di www.change.org yang ditujukan kepada dirinya dan Presiden RI Jokowi.

"Saya sudah minta sama ESDM dan DLH kalau memang itu berproses, kan kita tidak bisa menahan investor itu mau masuk atau tidak. Menurut saya, kan itu kejadian sudah sejak 96 atau 97 ya? Sudah lama sekali ya. Kan izinnya juga sudah kedaluwarsa. Maka harus diperbaiki (ditinjau kembali). Saya memang sudah lama meminta agar seluruh proses yang ada dibuka untuk umum," tegas Ganjar Pranowo kepada merdeka.com Selasa (16/2) di Kantor Gubernuran Pemrov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jateng.

Termasuk mempelajari dan mendalami alasan apa yang mendasari para warga sekitar desanya yang nantinya terdampak terkait pembangunan pabrik semen di Gombong, Kebumen tersebut.

"Sehingga, mereka yang menolak pun saya minta mereka mempelajari soal itu. Kemudian yang mengurus izin untuk bisa seterbuka-bukanya. Sehingga alhasil layak atau tidakkah bisa kita tentukan secara baik-baik. Kalau tidak layak enggak ya enggak. Kalau layak kan semua bisa tahu. Sehingga orang bisa mengerti dengan jernih semuanya. Kita tidak bisa mengiya-iyakan tok atau menolak-nolak tok," ucap mantan anggota DPR RI dua periode ini.

Politisi PDIP ini meminta supaya warga yang menolak dan pihak investor maupun pihak PT Semen Gombong yang kabarnya milik pengusaha grup Arifin Panigoro bisa secara terbuka memberikan alasan mereka masing-masing. Seperti yang terjadi sebelumnya terkait pembukaan pabrik semen di PT Semen Indonesia Rembang dan pembangunan pabrik semen di Pati.

"Maka kita dudukan bersama. Semuanya dibuka. Saya mengingatkan lho, sudah kejadian Rembang, saya ingatkan juga di Pati. Makanya kan di Pati, orang peduli. Sekarang kalau di Gombong, ayo peduli. Peduli kemudian kita melihat tingkat kelayakannya. Kalau nggak layak, nggak apa-apa. Tapi kalau layak kita tidak bisa melihat. Maksud saya kita harus fair betul," ungkapnya.

Ganjar meminta kepada seluruh jajarannya di Pemprov Jateng untuk tetap berada di posisi sebagai penengah antara pihak warga dan investor.

"Pemprov harus berada pada posisi yang fair betul. Kemudian kita mau prosesnya terbuka. Kalau yang dulu tertutup, tidak terbuka sekarang terbuka," terang suami Siti Atikoh Supriyanti ini.

Termasuk juga keterlibatan pakar dan ahli-ahli yang terkait keberadaan karst di sekitar area yang akan dibangun pabrik semen tersebut. Apakah akan berdampak pada perusakan ekologi atau tidak.

"Oh tentu, termasuk mendatangkan ahli-ahli juga. Makanya para ahli yang merasa konsen pada persoalan ini makanya datanglah. Jangan teriak di belakanglah, begitu. Kalau tiba-tiba di belakang bilang nggak layak, wah kacau ini," pungkas Ganjar.

Sebelumnya, ratusan warga di lima desa yang berada di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (10/2) lalu menggelar aksi unjuk rasa menolak didirikannya pabrik semen di sekitar wilayah Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Ke lima desa yang berunjukrasa yaitu, Desa Sikayu, Karangsari, Ronggodono, Banyumudal dan Nogoraji. Ke lima warga desa tersebut menuntut agar izin penambangan untuk bahan semen yang akan ditambang oleh PT Semen Gombong dibatalkan.

Para peserta aksi yang terdiri atas warga desa tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (Perpag) dan Komunitas Masyarakat Karst Kebumen (KMKK) menolak berdirinya perusahaan semen yang kabarnya milik Grup Arifin Panigoro tersebut. "Operasi PT Semen Gombong yang rencananya berada di kawasan Karst Gombong (Perpag) Kebumen itu nantinya akan merusak ekosistem dan lingkungan hidup yang ada. Akibatnya juga akan mengurangi daya dukung lingkungan sekitar," tegas Ketua Perpag Kebumen, Samtilar dalam orasinya disela-sela aksi Rabu (10/2).

Selain itu, penolakan terhadap pembangunan, Pabrik Semen di Gombong ternyata tidak hanya dilakukan oleh ratusan warga di lima desa, namun juga muncul petisi penolakan pembangunan yang sudah terbengkalai izinnya sejak tahun 1996 tersebut.

Ratusan netizen juga telah memberikan dukungan terhadap petisi yang ada di situs atau laman www.change.org berjudul; 'Tolak Tambang Semen di Kawasan Karst Gombong Selatan' itu. (mdk/hhw)