Ganjar Pranowo Cerita Ditelepon Pejabat Jakarta, Tawarkan Proyek Disinfektan

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap upaya praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19. Dia bahkan cerita pernah ditelepon seorang pejabat di Jakarta menawarkan proyek disinfektan.

Ganjar mengatakan, ada sejumlah proposal yang masuk kepada dirinya. Hal ini wajar, karena anggaran penanganan Covid-19 cukup besar.

"Yang gede-gede ini karena uangnya besar semuanya sekarang melotot, bagaimana agar barang kita masuk, dipaksakan, di awal itu saya dapat proposal alat yang dipakai nyemprot orang," tutur Ganjar dalam diskusi online, Sabtu (9/5).

Ganjar bercerita, dia langsung berkonsultasi setelah ada proposal fasilitas penyemprotan disinfektan tersebut. Ternyata hal tersebut berbahaya dan cairan disinfektan yang masuk ke paru-paru manusia dapat memicu kanker dalam kurun waktu dua tahun.

"Maka saya bilang, enggak ada, maaf saya nggak pakai. Terus ada pejabat penting di Jakarta bilang sama saya 'Pak Ganjar Jateng lakukan penyemprotan gini'. Virusnya itu nggak hidup di jalan. Virusnya itu hanya hidup di inang yang hidup. Kalau ada yang nyemprot jalan itu konyol saya bilang, maaf ya, saya bilang gitu," jelas dia.

"Kecuali kalau situasinya udah mengerikan dan virusnya udah bisa terbang. Saya tanya, virusnya gambarnya kayak apa sih? Memang ada sayapnya ya? Nggak ada sayapnya dia. Dia itu diterbangin dengan tekanan-tekanan yang namanya droplet itu. Sampai sekarang saya belajar ilmu virologi itu," lanjutnya.

Menurut Ganjar, hal-hal semacam ini pada dasarnya bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi memerah realokasi dana bantuan sosial Covid-19 dengan dalih pemeliharaan kesehatan. Sebab itu, perlu kerjasama cermat di awal bersama inspektorat terkait.

"Jadi cerita besar ini kontrol-kontrol itu kita lakukan, kemudian ini saya buat catatan. Ada pendampingan dan asistensi inspektorat oleh semua Organisasi Perangkat Daerah, kemudian Forkopimda kita ajak, Kejaksaan kita ajak, untuk kita bisa mengkoreksi satu-satu," Ganjar menandaskan.

Dilaknan Dunia Akhirat

Ganjar menegaskan realokasi dana bantuan sosial pemerintah untuk percepatan penanganan penyebaran virus Corona atau Covid-19 perlu mendapatkan pengawalan ekstra, termasuk transparansi ke publik. Hal itu demi mencegah munculnya praktik korupsi.

"Kalau ada dari kalian yang berpikir untuk korupsi di saat seperti ini, saya yakinkan anda akan dilaknat dunia akhirat," tutur Ganjar.

Ganjar menyebut, tenggang rasa sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi ini. Namun yang terjadi di lapangan banyak berbeda. Pasalnya, hari ini banyak sekali penumpang gelap mulai dari pebisnis kecil hingga besar, semua memainkan peran.

"Ada satu kabupaten di Jawa Tengah ingin membuat masker jumlahnya 1 juta. Begitu diproduksi, Dinsosnya mau beli, setelah dihitung kaget, lho kok ternyata duitnya banyak, lho kok ternyata datanya belum lengkap. Akhirnya dibatalkan. Diprotes lah sama suppliernya, marah-marah," jelas dia.

"Sekarang aparat penegak hukum langsung masuk, judulnya penggelembungan. Udah itu semua nangis di sana," sambung Ganjar.

Ganjar pun mengaku turun tangan menangani kasus tersebut. Dia meminta aparat penegak hukum dapat memperhatikan aspek penanganan secara menyeluruh hingga ke kemaslahatan masyarakat.

"Saya bilang jangan dulu pak. Kalau kemudian sudah terjadi penyelewengan ya silakan, tapi kalau bapak ambil ini orang semua, sistem pemerintahan kita rontok, tidak ada lagi kepercayaan. Bukan saya melindungi lho ya, tapi tolong terjunkan inspektorat dulu. Yuk kita duduk bersama. Jangan nanti dalam situasi seperti ini orang jadi tidak berani ambil keputusan," bebernya.

Ganjar pun memahami tekanan keras yang diberikan pandemi Covid-19, baik itu kepada pemerintah mau pun rakyat. Sebab itu, pejabat negara perlu mengawal realokasi dana bantuan sosial dengan maksimal dengan menggandeng inspektorat terkait dan memberikan transparansi ke masyarakat.

"Kalau saya bismilah saja lah, kalau niat kita baik, integritas kita jaga, kita jalan saja lah jangan takut. Tapi semua harus ada di atas meja, semua orang bisa lihat, dan betul publik harus dilibatkan untuk kontrol," Ganjar menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com