Ganjar Tak Mau Sanksi Warga Jateng Penolak Vaksin, Pilih Sosialisasi dan Persuasif

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan menerapkan sanksi bagi warganya yang menolak untuk vaksin covid-19. Ganjar lebih memilih menunda vaksinasi dan memberi waktu bagi warga meyakinkan diri.

"Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin. Jadi bukan lagi perdebatan dihukum-tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya, nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasif, sosialisasi lebih penting. Kalau belum setuju kita arahkan ditunda dulu," kata Ganjar Pranowo saat rapat mingguan virtual bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (15/2).

Dia menyebut jika ada yang enggan bahkan menolak divaksin hal itu karena mereka butuh diyakinkan dan butuh diberi data.

"Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin," ujarnya.

Sehingga, penundaan pemberian vaksin juga dibarengi dengan sosialisasi. Dengan harapan, mereka akan yakin dan di akhir tahun nanti bisa mendapat vaksin sesuai target Presiden Joko Widodo.

"Anggap aja ini diedukasi dulu beberapa bulan dan nanti di ujung akhir tahun yang pak Presiden menargetkan harus selesai vaksinnya pada tahun ini. Mereka-mereka bisa di sana, tapi kita ingatkan dan kita edukasi," ujarnya.

Keputusan tidak menerapkan sanksi, mempertimbangkan berbagai aspek dan kondisi di daerah. Sehingga, energi dapat difokuskan pada percepatan vaksin dan tidak ada pembahasan lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam Perpres ini disebutkan juga sanksi jika ada warga yang menolak divaksinasi COVID-19. Perpres Jokowi ini ditetapkan di Jakarta pada 9 Februari dan diundangkan pada 10 Februari.