Ganjar: Warga Tidak Bisa Mudik Kita Urus

Merdeka.com - Pemprov Jateng bersedia menanggung biaya hidup warga yang merantau di wilayah zona merah Covid-19, utamanya Jabodetabek. Pemberian biaya makan, kesehatan sampai jaminan sosial tersebut dilakukan jika daerah keberatan.

"Usulan kita kalau status isolasi sudah ditetapkan, otomatis warga yang tidak bisa mudik. Masing-masing Provinsi sudah sepakat ngopeni, kalau daerah itu kekurangan atau keberatan kita iuran," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (30/3).

Dia mengungkapkan, usulan isolasi wilayah tersebut demi kesehatan bersama. Maka dari itu, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Kita harus menggunakan cara logis, sudah bicara dengan gugus tugas wilayah zona merah cepat untuk diisolasi. Kalau perlu kita bilang, Pak ini masyarakat Jawa Tengah banyak di sini, sudahlah demi kesehatan kita kunci," ungkapnya.

Politikus PDIP itu menegaskan harus ada jaring pengaman bersama tanpa membedakan suku maupun wilayah asal. Selain anggaran dari pemerintah, sektor lain yang bisa digerakkan secara optimal untuk mendukung isolasi wilayah itu adalah perusahaan dan filantropis.

"Ini bukan hanya urusan Jateng, Jabar atau Jakarta, ini urusan kita bersama. Mari kita sharing APBD, filantropis dan kita gerakkan," jelasnya.

Dalam mengatasi persebaran penularan Covid-19 ini, Ganjar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun sebagai dana Pandemik Respon. Anggaran tersebut digunakan untuk mengamankan jaring sosial dan ekonomi.

"Jaring pengaman itu sifatnya berupa langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja. Kita kalkulasi rincian anggaran Pandemik Respon kita butuh Rp 1,4 triliun minimal dan itu harus ada. Tidak boleh turun dari situ," terangnya.

Anggaran tersebut nantinya diback up anggaran dari APBD kabupaten kota. Menurutnya, potensi penggeseran anggaran tersebut untuk Pandemik Respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kalau perlu gunakan dana DAK kabupaten kota cukup besar. Kita beri petunjuk langsung, 'di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana'. Segera lakukan," ujarnya.

Sedangkan untuk memperjelas langkah ketika suatu wilayah ditetapkan untuk isolasi. Pemerintah Pusat dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai landasan.

"Kita mesti menggunakan kewenangan dengan bijak dan lapor ke pusat. Pemerintah Pusat dalam beberapa hari ini akan mengeluarkan PP. Sehingga nanti isolasi wilayah yang direncanakan bisa berjalan dengan baik," katanya.

Ada beberapa yang tengah disiapkan, yakni pertama soal penyelamatan ekonomi, penyelamatan sosial dan masyarakat kemudian diperkecil penyelamatan per wilayah. Agar langkah penyelamatan pandemi Covid-19 bisa dilakukan secara optimal, nantinya seluruh elemen pemerintahan sampai paling bawah turut bergerak.

"Kita punya instrumen bagus bernama dasa wisma yang bisa di-manage kelurahan. Sistem pemerintahan mesti berjalan dan pasti bisa lakukan karantina. Kelurahan atau desa diminta mendata. Kalau ini zona merah, Anda jangan keluar, biar kami yang ngurus, Anda tidak akan kelaparan. Saya rasa itu akan selesai," tutup Ganjar.

Seperti diberitakan sebelumnya lebih dari 100 ribu warga telah pulang ke Jawa Tengah, terutama dari wilayah Jabodetabek. Padahal beberapa wilayah itu telah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19. Kini mereka tersebar ke berbagai daerah di Jateng, dari Wonogiri, Jepara, Purbalingga hingga Rembang.