Ganjar Yakin Pemangkasan Kepangkatan Ubah Mental PNS
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai pemangkasan sistem kepangkatan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo akan membuat kinerja menjadi lebih efisien, serta mengubah mental PNS.
"Jadi tinggal didorong saja. Dalam kasus di Jateng, kalau bicara eselon ring, antara Kepala Dinas, Kepala Biro, dan Badan sama saja. Karena bagian dalam golongan yang sama," katanya, Rabu (23/10).
Dia mengakui pemangkasan jenjang kepangkatan tersebut bakal mengubah mental para PNS. Di sinilah, peran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo untuk melakukan reformasi birokrasi.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Siapa Ketua TKN Prabowo-Gibran? Foto momen itu dibagikan oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet di akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam buka bersama (bukber) di rumah Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani pada Sabtu (30/3).
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa tujuan aturan baru tata cara kerja PNS? Penyesuaian tata cara kerja ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS kedinasan? Hal itu untuk mencegah adanya joki CPNS beraksi.
"Yang tidak siap adalah mental orang yang pakai paradigma eselon ring dulu. Umpamanya 2A atau 2B. Peran Mendagri dan Menpar RB tugasnya tinggal eksekusi saja," jelasnya.
Politikus PDIP ini menyebut, pemangkasan sistem kepangkatan PNS sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sehingga, UU ASN sejatinya sudah diberlakukan termasuk tentang kepangkatan eselon.
"Cukup dijalankan saja. Jadi, pembagian kerja PNS sebagai administratur, supervisor, pejabat tinggi pratama, dan pejabat tinggi utama tinggal dilaksanakan berdasarkan UU ASN. Tinggal ditegaskan saja untuk melaksanakan UU ASN yang ada. Selesai," tuturnya.
Terlebih, Ganjar menjelaskan, sudah ada lembaga di tanah air yang menerapkan sistem eselon yang diinginkan Presiden Jokowi. Maka dari itu sangat mungkin untuk direalisasikan kepada seluruh ASN.
"Kalau tidak salah di KPK sudah melaksanakan itu. Sehingga apa yang disampaikan Presiden tinggal dilaksanakan seluruhnya sampai tingkat bawah," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca SelengkapnyaPengalihan tugas dan fungsi tersebut membuat status PNS KASN beralih dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional (JF).
Baca SelengkapnyaTito Karnavian mendorong perubahan pola pikir (mindset) baru dalam hal digitalisasi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaSebagai Mendagri, Tito mampu mengoordinasikan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca Selengkapnya"PNS jangan alergi terhadap teknologi. Sangat penting. Tidak bisa kita cegah lagi," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca SelengkapnyaProses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaRencananya, kloter pertama pemindahan PNS ke IKN Nusantara dilakukan antara Juli-Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMendagri janjikan ASN yang mau pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karirnya akan moncer.
Baca Selengkapnya