Follow
Gara-gara Menkes Absen Rapat, Komisi IX Kirim Surat Keberatan ke Jokowi
Merdeka.com - Komisi IX DPR RI akan melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo. Sebabnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki tidak hadir saat diundang rapat kerja.
Menkes Budi tidak hadir dalam rapat kerja yang digelar Komisi IX DPR RI, Kamis (20/5). Ia tidak hadir karena berada di Bali untuk pembahasan rancangan anggaran dan program kerja Kemenkes 2022.
Selain Budi, Kepala BPOM Penny Lukito juga tidak hadir dengan alasan ada agenda lain bersama stakeholder.
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang menyatakan bahwa tempat rekapitulasi tidak sesuai? 'Iya tempatnya tidak sesuai dengan luas yang kami butuhkan kemudian letaknya di lantai 4 tanpa lift,' ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina saat dikonfirmasi, Selasa (5/12).
-
Kenapa berita hoaks tentang Kominfo diklaim tidak benar? Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Kemendag gak mau ubah Permendag 8? 'Sampai saat ini, tidak ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8, tidak ada sama sekali,' kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (15/7).
Komisi IX menilai alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Komisi IX DPR RI menyesalkan ketidakhadiran Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini tanggal 20 Mei 2021 karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menutup rapat Komisi IX DPR RI, Kamis (20/5).
"Untuk itu Komisi IX DPR RI akan mengirimkan surat keberatan kepada Presiden RI terkait hal ini," sambungnya.
Rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi IX mengundang Menteri Kesehatan, Kapala BPOM, Dirut Bio Farma, dan Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Agendanya adalah membahas strategi pelaksanaan program vaksinasi, keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19, serta mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
Felly membacakan surat alasan ketidakhadiran Menkes Budi dan Kepala BPOM Penny Lukito saat rapat hari ini.
Meski keduanya tidak hadir, rapat akhirnya dilanjutkan menjadi rapat dengar pendapat dengan Dirut Bio Farma dan Komnas KIPI.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menemukan fakta baru, yaitu dugaan kebohongan Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR RI menunda rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Jimly menambahkan, pihaknya menemukan bahwa Anwar memberikan alasan yang berbeda saat tidak menghadiri RPH itu.
Baca Selengkapnya
Jimly menemukan fakta baru, yaitu dugaan kebohongan yang dilakukan Anwar Usman saat tidak hadir dalam Rapat Permusyawaratan Hakim nomor 29, 51, dan 55
Baca Selengkapnya
Puan bongkar fakta kabar Jokowi minta tiga periode ke Megawati.
Baca Selengkapnya
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat mengungkap alasan tidak mau memanggil Presiden Jokowi falam sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Selly Andriany Gantina menyayangkan ketidakhadiran Yaqut dalam rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius usai kedapatan absen di sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya
Empat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya