Gara-gara sebut 'rakyat tak jelas', Menteri Tedjo ditegur Jokowi-JK

Merdeka.com - Komentar-komentar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno kerap menjadi bumerang bagi dirinya, pun pemerintah. Bahkan, komentar Tedjo membuat dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Menggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memberikan masukan kepada Menko Polhukam agar meluruskan pernyataan-pernyataannya. Menurut JK, Jokowi meminta agar tedjo menggunakan istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat.

"Tentu presiden sudah memberikan suatu nasihat-masihat, suatu apa itu agak diluruskan yang baik, istilah-istilah yang katakanlah mungkin terlalu dipahami tidak sesuai tentu jangan dipergunakan. Sudah berikan pandangannya," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

JK juga mengaku sudah memberikan pasukan kepada mantan KSAL tersebut agar menggunakan kosa kata yang sesuai dalam memberikan komentar. "Saya juga sudah memberikan pandang ke Pak Tedjo untuk memakai istilah-istilah yang lebih sesuai lah," ujar JK.

Sebelumnya, Tedjo ikut berkomentar soal kisruh KPK vs Polri. Dia menyebut jika tak baik mengerahkan massa untuk mendukung KPK agar Bambang Widjojanto dibebaskan dari Bareskrim Polri.

"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo.

Pernyataan Tedjo ini menuai kritik pedas di masyarakat khususnya LSM antikorupsi yang ikut berdemo saat itu. Tidak hanya itu, bahkan Tedjo kena bully di media sosial. Marak muncul meme atau gambar plesetan lucu yang menyindir Tedjo.