Garam Bleng Mengandung Boraks Beredar di Pasar Purbalingga

Merdeka.com - Tim Jejaring Keamanan Pangan Terpadu (JKPT) Kabupaten Purbalingga menemukan garam bleng positif mengandung boraks di Pasar Bobotsari dan Pasar Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Anggota tim JKPT Purbalingga dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga Samsul Hidayat mengatakan, garam bleng memang sudah mulai jarang beredar. Penemuan ini disinyalir karena masih banyaknya konsumen yang mencari garam bleng sebagai bahan campuran pembuatan kerupuk. Menurutnya, kerupuk yang diberikan tambahan berupa garam bleng memiliki tekstur yang renyah namun dari segi rasa terasa getir pahit.

"Terkait dengan penggunaan boraks pada bleng itu memang cukup sulit untuk diidentifikasi," kata Samsul seusai melakukan pemeriksaan sampel makanan di Pasar Padamara, Jumat (23/8).

Namun sebenarnya ada cara mudah bagi masyarakat untuk mengidentifikasi adanya boraks pada bleng. Metode yang digunakan salah satunya menggunakan alat yang paling sederhana yakni dengan tusuk gigi yang dilumuri dengan kunyit.

"Di sana itu senyawa di kunyit akan bereaksi dengan boraks yang akan menghasilkan warna pada kunyitnya itu lebih kuat jadi berubah warna, itu cara pengujian yang paling sederhana," ujarnya.

Adapun cara yang lebih pasti untuk memastikan adanya kandungan boraks pada bleng yakni dengan uji laboratorium. Bleng yang murni sebenarnya tidak ada tambahan boraks, namun untuk menghasilkan hasil yang lebih renyah dan tahan lama kemudian banyak yang mencampuri dengan boraks.

Kadar boraks yang terlalu banyak tentunya apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan manusia. Terlebih, boraks merupakan pengawet yang biasanya digunakan untuk mengawetkan kayu bahkan dicampuri dengan formalin untuk mengawetkan mayat.

"Tentu ini akan sangat membahayakan dan bisa menyebabkan kanker pada tubuh manusia yang mengkonsumsinya," jelasnya.

Adanya penemuan bleng yang mengandung boraks ini, Tim JKPT melakukan pembinaan langsung ke penjual agar tidak menjual barang tersebut. Adapun untuk langkah hukumnya, ia menjelaskan menjadi ranah penegak hukum untuk menindak tegas hingga melakukan penyitaan barang tersebut.

"Saat ini kita belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga tidak bisa mengarah ke penyitaan, hanya sebatas pembinaan," katanya.