Garut Masuk Zona Merah, ASN WFH 100 Persen
Merdeka.com - Bupati Garut, Rudy Gunawan menyebut bahwa saat ini Kabupaten Garut bersama 11 kabupaten/kota di Jawa Barat ditetapkan sebagai zona merah dalam kasus Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran, pihaknya melakukan sejumlah langkah termasuk pemberlakukan work from home (WFH) 100 persen bagi para ASN di Kabupaten Garut.
“ASN mulai hari ini WFH 100 persen, tapi pelayanan tetap dilakukan. Zoom merupakan bagian sarana pelayanan masyarakat dan koordinasi antara atasan dan bawahan,” sebutnya, Rabu (30/6).
Selain itu, kata Bupati, pihaknya juga akan mulai melakukan pembatasan pergerakan masyarakat. Pihaknya menutup seluruh tempat wisata dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik untuk membatasi pergerakan orang juga kerumunan.
-
Bagaimana Bupati Tuban meminta masyarakat agar bersikap? Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halidra Faridzky mengimbau kepada masyarakat Tuban agar tetap tenang, namun waspada menghadapi gempa. 'Serta dimohon menghindari bangunan-bangunan yang retak, bangunan yang tidak layak agar tak ditempati lebih dulu. Karena dimungkinkan masih akan ada gempa susulan,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
-
Apa yang diminta oleh Gubernur Sumbar? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam. 'Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 triliun,' lanjut dia.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
“Jam operasional (café, resto, pusat perbelanjaan, mini market) buka sampai jam 7 malam. Setelah itu dilakukan penegakan hukum protokol dipimpin wakil satgas, Pa Dandim, pa Kapolres, Kasatpol PP, Kadishub, dan Denpom,” katanya.
Bupati mengaku bahwa pihaknya sudah meminta para camat agar melakukan langkah-langkah serupa. Walau begitu, para camat bersama Danramil dan Kapolsek di wilayah, tetap melakukan upaya preventif. “Vaksinasi tetap berjalan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan dan para Kepala Puskesmas” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa mulai hari Dinas Sosial Kabupaten Garut harus siap siaga, agar tidak sampai ada masyarakat Garut yang kekurangan pangan. Dinas Sosial sudah dimintanya untuk mengeluarkan jatah hidup (jadup) untuk masyarakat.
Selain Dinas Sosial, Bupati juga menyatakan sudah meminta Dinas ketahanan pangan agar segera mengeluarkan beras cadangan. “Kami mohon masyarakat tetap tenang tetapi waspada dan tingkatkan penerapan protokol kesehatan, gunakan masker, batasi kegiatan, di rumah saja,” ungkapnya.
Selama proses itu berjalan, Bupati meyakini bahwa pihaknya bisa memperbaiki proses yang kaitannya dengan pelayanan di rumah sakit, Puskesmas, hingga tempat isolasi. Walau pihaknya tidak memiliki akses dalam hal penyediaan oksigen dan obat-obatan, ia memastikan bahwa Pemda Garut dan Kas Daerah 24 jam bisa melakukan langkah-langkah tersebut demi penyelamatan masyarakat.
“Kami mohon maaf bila ada tempat wisata yang ditutup, pelaku usaha yang dibatasi. Ini adalah peraturan yang ada dan harus ditegakan demi keselamatan kita semua,” tutup Bupati.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca SelengkapnyaWali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Baca SelengkapnyaSeluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaKTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaHeru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.
Baca SelengkapnyaUntuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca Selengkapnya