Garut Tertahan di PPKM Level 3 karena Kemenkes Ambil Data Lebih Awal
Merdeka.com - Kabupaten Garut menjadi salah satu dari sembilan daerah di Jawa Barat yang masih harus melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana menyebut bahwa hal itu terjadi karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlalu awal mengambil data vaksinasi.
"Jadi kita itu masih tertahan di level 3 (PPKM). Setelah ditelisik barusan kita kroscek ke Kemenkes ternyata bukan karena angka kita capaian di bawah, tapi karena hitungan kita secara akumulasi sudah di 53 persen, kemudian lansia itu di 42 persen, kendalanya adalah bahwa setelah dianalisis kenapa kita di level 3 karena pengambilannya itu data di hari Minggu (14/11) sore," kata Nurdin, Selasa (16/11).
Ia menjelaskan bahwa di waktu pengambilan data itu, posisi capaian vaksinasi masyarakat lanjut usia masih di angka 39,73 persen. Data tersebut kemudian berubah di malam harinya setelah petugas memasukkan data.
-
Kenapa Gunungkidul siaga darurat? “Untuk antisipasi dampak dari kekeringan yang semakin meluas, BPBD telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Purwakarta untuk mengatasi hama tikus? Mereka menyebar pasukan burung hantu itu di area persawahan sebagai predator alami tikus.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana cara Pemkab Purwakarta mengatasi hama tikus? Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, punya cara tak biasa untuk menghentikan hama tikus yang merugikan petani.Mereka menyebar pasukan burung hantu itu di area persawahan sebagai predator alami tikus.
"Padahal setelah kita berjuang sudah di 42 persen. Sebetulnya ending (pengambilan data Kemenkes) itu di hari senin pengambilan itu. Itu diambil hari minggu sore sehingga posisi kita terekam di 39,73 persen. Itulah prosesnya seperti itu, jika pengambilan lebih dulu, diakumulasikan Senin malam, (data) Minggu malam tidak keambil," jelasnya.
"Padahal teman-teman ngelembur sampai malam untuk memasukkan data vaksinasi. Karena diambilnya sore, malamnya (data) yang sudah masuk sampai larut malam itu tidak terekam di yang malamnya," tambahnya.
Walau begitu, Sekda mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan putus asa dan menerima kondisi saat ini, termasuk tidak akan mengendurkan kegiatan vaksinasi.
"Cuma kemarin teman-teman nakes (tenaga Kesehatan) minta agar ada bentuk dispensasi, untuk minggu ini hari Minggu ini mereka off (tidak melakukan vaksinasi), tidak seperti hari-hari biasanya. Karena kecapekan, enggak istirahat mereka, minggu depan mungkin off dulu, hari berjalan tetap akan melaksanakan seperti biasa," ungkapnya.
Ia juga meminta masyarakat Garut untuk tetap menaati aturan PPKM level 3 seperti sebelumnya. Para pelaku usaha wisata pun diminta untuk bersabar. "Sebetulnya secara prinsip sudah selesai, secara pragmatis kita sudah di level dua harusnya, secara administratif lah barang kali kita masih di posisi (PPKM) level 3 karena hal tadi," ucapnya.
Kabupaten Garut diketahui menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat yang masih harus memberlakukan PPKM level 3 bersama Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2021.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaData ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejak 2018 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca SelengkapnyaPenyakit difteri kembali ditemukan di Garut, Jawa Barat. Seorang warga Kecamatan Samarang dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gejala difteri.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) mengkonfirmasi adanya kasus polio baru di Klaten, Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang dihimpun BPBD, dari 14 kapanewon terdapat 55 kelurahan yang berpotensi terdampak.
Baca SelengkapnyaChikungunya adalah infeksi virus yang ditandai dengan demam dan nyeri sendi secara mendadak.
Baca SelengkapnyaHanya empat dari 18 kecamatan di seluruh Gunungkidul yang terdampak kekeringan
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPuncak musim kemarau 2024 di DIY diprediksi berlangsung antara Juli hingga Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKasus demam berdarah di Probolinggo merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.
Baca Selengkapnya