Geger Ivan Haz, DPR panik minta dites narkoba

Merdeka.com - Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) melakukan penggeledahan terhadap anggotanya yang diduga memakai narkoba. Dalam razia diamankan anggota TNI, Polri dan warga sipil.

Operasi digelar di Perumahan Kostrad Tanah Kusir, Jalan Darma Putra 3 oleh Tim Yonintel Kostrad dan Pom Kostrad Asintel Kaskostrad. Razia dilakukan, Minggu (21/2) lalu.

Belakangan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengakui warga sipil yang dimaksud adalah seorang anggota DPR. Diduga, anggota DPR tersebut merupakan politikus PPP yang tak lain anak mantan Wapres Hamzah Haz, Ivan Haz.

Namun demikian, Badrodin mengaku tak tahu apakah politikus PPP itu ada di tempat penggerebekan atau tidak. Badrodin menyebut nama-nama yang beredar masuk dalam daftar pembeli narkoba di kompleks Kostrad.

"Saya enggak tahu kalau Ivan Haz dan yang lain-lain itu apakah memang ada di tempat atau tidak, sebetulnya tanya Kostrad gitu. Jangan langsung dianggap ada di tempat itu, daftar pembeli-pembeli ada nama itu," kata Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2).

"Jadi begini Anda harus bedakan, bahwa yang disebut misalnya anggota Polri, anggota Polri itu tidak ada di tempat itu, cuma di daftar pembelian itu ada namanya, jangan sampai salahkan anggota polisi ada di situ, nggak ada," imbuh Badrodin lagi.

Menyikapi kabar tersebut, para politikus di DPR pun ramai-ramai angkat bicara. Mereka bahkan meminta agar para politikus Senayan dites narkoba.

Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com:

Fadli Zon setuju anggota DPR dites urine dadakan cek narkoba

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, kasus narkoba yang menjerat salah seorang anggota DPR menjadi contoh bahwa persoalan ini serius untuk ditangani."Saya kira narkoba adalah masalah yang serius. Sudah lebih dari 5 juta orang menurut data, masyarakat yang terlibat narkoba. Kalau ada yang terlibat di DPR harus diproses secara serius dan dibuktikan. Dalam hal ini harus dilihat perspektif apa dia korban atau lebih dari itu, pengedar juga. Kalau itu baru sangat serius," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).Politisi Gerindra ini sepakat semua instansi dilakukan tes urin sebagai bukti bebas dari narkoba. Dia mengakui pernah ada wacana kerja sama antara DPR dengan BNN. Bahkan Fadli mengaku mengusulkan tes urine dilakukan secara mendadak."Kalau dia gunakan narkoba itu (berapa lama) masih ada sisanya, saya kira serahkan ke ahlinya saja, apakah tiga bulan sekali, atau enam bulan. Ada baiknya juga dilakukan mendadak, jangan direncanakan apakah bulan ini bulan itu," terang Fadli.Lebih lanjut, Fadli menambahkan, jika ada anggota dewan yang terbukti menggunakan narkoba, seharusnya partai yang bersangkutan lebih aktif untuk menindak kadernya. Termasuk mengantisipasi semua anggota untuk tidak terlibat narkoba dan jika diperlukan dilakukan tes urin."Saya kira harusnya siaplah kalau tes narkoba. Apakah di tiap fraksi, atau secara keseluruhan, sebagai bagian komitmen pemberantasan narkoba," tandasnya.

Bebaskan parlemen dari narkoba, Hanura setuju anggota DPR tes urine

Fraksi Hanura sepakat untuk dilakukan tes urine secara dadakan. Apalagi, narkoba sudah menjangkit ke semua elemen bangsa."Saya sepakat, narkoba sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat," kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/2).Untuk membuktikan Parlemen bebas dan bersih dari narkoba, tes urine bagi semua anggota dianggap penting. Dadang menegaskan, DPR sebagai lembaga negara yang terhormat harus bersih dari penyalahgunaan narkoba."Suritauladan itu cara pembudayaan yang paling efektif. Jadi tidak mungkin kita berteriak agar negara bertindak tegas pada penggunaan dan peredaran narkoba kalau ada pejabat negara yang terlibat," terang Dadang."Makanya anggota DPR harus bisa buktikan bahwa anggota DPR bersih dari barang-barang haram seperti itu. Saya mendukung sepenuhnya tes bersih narkoba," imbuhnya.Tes urine narkoba bagi semua anggota DPR, kata Dadang, bisa dilakukan dengan komitmen bersama. Semua fraksi yang ada di DPR harus sepakat untuk menjalankan rencana ini."Ya bisa di paripurna, atau dilakukan atas inisiatif para pimpinan fraksi yang memerintahkan semua anggotanya mengikuti uji bersih narkoba," tandasnya.

NasDem setuju di DPR ada tes urine agar tak dicurigai sarang narkoba

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, sepakat bila semua anggota DPR dilakukan tes urine untuk mengecek apakah terindikasi narkoba. Langkah ini diambil guna menghindari kecurigaan masyarakat yang menduga DPR merupakan sarang narkoba."Fraksi NasDem sudah melakukan test narkoba untuk seluruh caleg sebelum Pileg dan tentu sangat mendukung tes narkoba untuk seluruh anggota DPR agar masyarakat tidak curiga, menduga adanya peredaran narkoba di Senayan," kata Johnny saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/2).Politisi NasDem ini menegaskan, Senayan harus steril dari narkoba. Johnny yakin semua anggota Fraksi NasDem bersih dari narkoba karena sebelumnya ketika masih menjadi caleg sudah dilakukan tes urine."Kami yakin anggota kami steril namun jika DPR RI ingin menjaga reputasi maka perlu dilakukan di tingkat lembaga DPR RI dan berlaku utk seluruh anggota," terangnya.Untuk soal biaya tes urine narkoba ini, lanjut dia, bisa disediakan oleh pihak Kesekjenan DPR. Apalagi rencana ini bertujuan baik."Biayanya bisa disediakan oleh Sekjend DPR agar hasil tes tidak diragukan dan lebih netral," tandasnya

Setuju anggota DPR dites urine, PPP desak diputuskan di paripurna

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani sangat setuju bila dilakukan tes urine bagi semua anggota DPR. Apalagi, tes urine narkoba tersebut dilakukan secara mendadak."Setuju, sangat setuju harusnya dilakukan, bahkan secara mendadak," kata Arsul saat dihubungi, Jakarta, Jumat (26/2).Politisi PPP itu menambahkan, tes urin narkoba bagi semua anggota DPR harus jadi komitmen bersama. Menurut Arsul, komitmen bersama itu dapat diputuskan dalam sidang paripurna agar diketahui oleh semuanya."Diputuskan paripurna, mengagendakan, DPR melakukan tes urine, mendadak dan acak, bolehlah pak tes, kita harus turut, kalau terjadwal, ya sehat dulu," jelas Arsul.Keputusan tersebut, lanjut Arsul, harus didukung semua fraksi yang ada di DPR. Hal ini sebagai upaya bila DPR sebagai lembaga betul-betul serius memerangi narkoba."Harus didukung semua fraksi, PPP sangat setuju, tidak terjadwal, katakanlah, tidak merendahkan pejabat tinggi negara, tidak boleh terjadwal," tandasnya.