Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gelar Halal Bihalal, Fraksi PKS Ingin jadi Kekuatan Penyeimbang dari Pemerintah

Gelar Halal Bihalal, Fraksi PKS Ingin jadi Kekuatan Penyeimbang dari Pemerintah Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR menggelar Halal Bi Halal Kebangsaan dengan mengundang sejumlah pimpinan ormas dan tokoh masyarakat di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (9/7). Pimpinan PKS hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Hadir pula jajaran DPTP PKS, seluruh Anggota DPR Fraksi PKS beserta staf. Sementara, pihak ormas yang hadir antara lain pimpinan dan pengurus NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Dewan Dakwah, Persis, PUI, Al Wasliyah, Assyafiiyah dan lain-lain.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan acara ini diselenggarakan untuk mengokohkan silaturahmi Fraksi PKS dengan ormas dan tokoh masyarakat. Tujuannya, untuk mendengar nasihat sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan umat.

"Halal bi Halal ini tradisi yang baik di Indonesia. Tujuannya untuk mengokohkan silaturahim Fraksi PKS dengan komponen bangsa. Bagi Fraksi PKS DPR ini penting karena mandat Fraksi PKS datang dari rakyat dan umat sehingga kepada mereka lah PKS akan berpihak dan berkhidmat," kata Jazuli lewat keterangan tertulis, Selasa (9/7).

Mewakili keluarga besar Fraksi PKS, dia juga mengucapkan syukur atas kenaikan suara elektoral dan kursi PKS di DPR pada Pemilu 2019. Hal menunjukkan peningkatan dukungan dan kepercayaan rakyat dan umat kepada PKS.

"Kami bersyukur dengan berkah kenaikan suara dan kursi PKS pada Pemilu 2019 ini. Pada saat yang sama kami menyadari ini adalah satu amanah dan tanggung jawab yang berat. InsyaAllah, kami akan jaga amanah itu dengan menegaskan keberpihakan Fraksi PKS kepada rakyat dan umat," ujarnya.

Untuk itu, Anggota Komisi I ini ingin Fraksi PKS DPR membangun konsolidasi yang kuat dengan rakyat dan umat. Caranya, dengan menjadikan DPR sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang yang kuat dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

"Kita akan perjuangkan kebijakan yang menyejahterakan dan mengangkat harkat atau martabat rakyat. Sebaliknya kita tolak semua kebijakan pemerintah yang jelas-jelas merugikan rakyat, memarginalkan kelompok ekonomi lemah dan menyengsarakan rakyat kecil. Saya kira inilah posisi kami di DPR," pungkas Jazuli.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan

PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.

Baca Selengkapnya
PKB: Kami Hormati PBNU, Tapi Faktanya Gus Yahya dan Gus Ipul Selalu Gembosi
PKB: Kami Hormati PBNU, Tapi Faktanya Gus Yahya dan Gus Ipul Selalu Gembosi

Jazilul memastikan jika PKB disebutnya sebagai alat perjuangan politik warga Nahdliyin yang disebutnya hari ini namanya semakin besar.

Baca Selengkapnya
PKS Tak Mau Lagi Jadi Oposisi: Kalau Tidak Berkoalisi Pemerintah Mana Bisa Majukan Bangsa
PKS Tak Mau Lagi Jadi Oposisi: Kalau Tidak Berkoalisi Pemerintah Mana Bisa Majukan Bangsa

Salim berharap, agenda Rakernas PKS dapat membangun kolaborasi dalam membangun bangsa.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Mau Rangkul Semua Pihak, Jusuf Kalla: Perlu Ada Oposisi yang Mengoreksi
Prabowo Mau Rangkul Semua Pihak, Jusuf Kalla: Perlu Ada Oposisi yang Mengoreksi

JK mengingatkan pentingnya pihak yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres
Jusuf Kalla Ingatkan Koalisi Besar Bukan Jaminan Menang Pilpres

Jusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Jazilul Pastikan PKB Alat Perjuangan Politik Nahdliyin: Yang Kisruh Jangan Didengar
Jazilul Pastikan PKB Alat Perjuangan Politik Nahdliyin: Yang Kisruh Jangan Didengar

Jazilul menyatakan PKB terus berjuang menghasilkan legislasi dan mengawasi pemerintah.

Baca Selengkapnya
PKB Bantah Menyerang: PBNU Kok Tiba-Tiba Gila Hormat
PKB Bantah Menyerang: PBNU Kok Tiba-Tiba Gila Hormat

PKB ditegaskan olehnya justru membantu Nahdlatul Ulama.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
Beratnya Jadi Partai Oposisi di Indonesia
Beratnya Jadi Partai Oposisi di Indonesia

Alih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.

Baca Selengkapnya