Gelar Halal Bihalal, Fraksi PKS Ingin jadi Kekuatan Penyeimbang dari Pemerintah
Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR menggelar Halal Bi Halal Kebangsaan dengan mengundang sejumlah pimpinan ormas dan tokoh masyarakat di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (9/7). Pimpinan PKS hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman.
Hadir pula jajaran DPTP PKS, seluruh Anggota DPR Fraksi PKS beserta staf. Sementara, pihak ormas yang hadir antara lain pimpinan dan pengurus NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Dewan Dakwah, Persis, PUI, Al Wasliyah, Assyafiiyah dan lain-lain.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan acara ini diselenggarakan untuk mengokohkan silaturahmi Fraksi PKS dengan ormas dan tokoh masyarakat. Tujuannya, untuk mendengar nasihat sekaligus menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan umat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa yang menyoroti ketidakadilan dalam pembuatan RPMK? 'Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif,' kata Firman, Selasa (24/9).
-
Apa yang Komisi XI DPR tekankan soal pinjol? 'Kepada masyarakat agar meminjam ke entitas yang resmi dan terdaftar di OJK. Kami juga tekankan bahwa pinjol semestinya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan kepentingan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Tak hanya itu, kami juga berpesan agar pinjaman dilakukan sesuai dengan kemampuan agar nantinya tidak gagal bayar dan menjadi korban pinjol ilegal,' ujar Puteri saat dihubungi, Kamis (4/4).
"Halal bi Halal ini tradisi yang baik di Indonesia. Tujuannya untuk mengokohkan silaturahim Fraksi PKS dengan komponen bangsa. Bagi Fraksi PKS DPR ini penting karena mandat Fraksi PKS datang dari rakyat dan umat sehingga kepada mereka lah PKS akan berpihak dan berkhidmat," kata Jazuli lewat keterangan tertulis, Selasa (9/7).
Mewakili keluarga besar Fraksi PKS, dia juga mengucapkan syukur atas kenaikan suara elektoral dan kursi PKS di DPR pada Pemilu 2019. Hal menunjukkan peningkatan dukungan dan kepercayaan rakyat dan umat kepada PKS.
"Kami bersyukur dengan berkah kenaikan suara dan kursi PKS pada Pemilu 2019 ini. Pada saat yang sama kami menyadari ini adalah satu amanah dan tanggung jawab yang berat. InsyaAllah, kami akan jaga amanah itu dengan menegaskan keberpihakan Fraksi PKS kepada rakyat dan umat," ujarnya.
Untuk itu, Anggota Komisi I ini ingin Fraksi PKS DPR membangun konsolidasi yang kuat dengan rakyat dan umat. Caranya, dengan menjadikan DPR sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang yang kuat dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
"Kita akan perjuangkan kebijakan yang menyejahterakan dan mengangkat harkat atau martabat rakyat. Sebaliknya kita tolak semua kebijakan pemerintah yang jelas-jelas merugikan rakyat, memarginalkan kelompok ekonomi lemah dan menyengsarakan rakyat kecil. Saya kira inilah posisi kami di DPR," pungkas Jazuli.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca SelengkapnyaJazilul memastikan jika PKB disebutnya sebagai alat perjuangan politik warga Nahdliyin yang disebutnya hari ini namanya semakin besar.
Baca SelengkapnyaSalim berharap, agenda Rakernas PKS dapat membangun kolaborasi dalam membangun bangsa.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaJK mengingatkan pentingnya pihak yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPartai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaJazilul menyatakan PKB terus berjuang menghasilkan legislasi dan mengawasi pemerintah.
Baca SelengkapnyaPKB ditegaskan olehnya justru membantu Nahdlatul Ulama.
Baca SelengkapnyaPKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca SelengkapnyaAlih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.
Baca Selengkapnya