Gelar Korinwas, BAPETEN ingin bedah bahaya zat radioaktif yang rawan diselundupkan

Merdeka.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) akan mengadakan konferensi informasi pengawasan (korinwas) pada 25 Oktober mendatang. Korinwas ini hanya salah satu instrumen dari BAPETEN untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap semua fasilitas dan bahan yang mengandung zat radioaktif.

BAPETEN sering melakukan pelatihan dan focus group discussion (FGD) dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, itu semua sifatnya lebih banyak monolog. Pelatihan hanya untuk pengembangan kompetensi lembaga dan sumber daya manusianya.

Sementara korinwas dianggap lebih efektif karena melibatkan banyak pihak dalam satu kesempatan. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir BAPETEN Dedik Eko Sumargo mengungkapkan latar belakang dilaksanakan korinwas. Ini bermula dari kesulitan Bapeten dalam mengeksekusi pemasangan Radiation Portal Monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Padahal saat itu sudah terbit surat edaran dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk memperkuat dan memasang RPM di semua pelabuhan. Ternyata, surat edaran itu tidak sampai kepada seluruh stakeholder. Dedik pun mengusulkan kepada Kepala BAPETEN Jazi Eko Istiyanto dan Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi BAPETEN Khoirul Huda agar isu mengenai keamanan nuklir diangkat ke tingkat strategis dan digaungkan secara nasional.

Terlaksanalah korinwas pertama pada 2015 disusul yang kedua setahun berikutnya. Memang tema yang diangkat tidak berkesinambungan tapi disesuaikan dengan isu yang sedang berkembang dan mendesak. Tahun ini, BAPETEN berusaha membedah bahaya zat radioaktif dan limbah nuklir yang rawan diselundupkan. Ini tentunya menjadi ancaman serius bagi keamanan.

"Kalau masuknya ilegal itu pasti tujuannya bukan damai, tapi untuk terorisme, sabotase, dan kriminal," ujarnya.

Dengan membahas di korinwas, kata Dedik, BAPETEN ingin menerapkan pertahanan berlapis di wilayah laut. Jadi, setiap penyelundupan akan dihadang sejak digaris terluar laut Indonesia. Untuk itu, BAPETEN mengajak diskusi semua lembaga pemangku kepentingan dan kebijakan.

"Program nasional bisa mendapatkan dukungan penuh," ucapnya.

Infrastruktur sistem keamanan nuklir nasional itu harus segera dibangun dan dioperasikan secara komprehensif. Korinwas juga coba menggugah sisi bisnis yang bisa digarap oleh industri nasional. Maka, BAPETEN mengundang pula para pelaku industri keamanan nasional. Salah satu yang sudah menemui titik cerah adalah adanya konsorsium: PT Lembaga Elektronika Nasional (LEN), Universitas Gadjah Mada, dan

Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan).

Konsorsium ini akan menggarap pembuatan RPM. "Agar kedaulatan infrastruktur tidak tergantung pada negara lain," pungkasnya. (mdk/hhw)