Geledah ruang pimpinan DPRD DKI, KPK dalami kasus raperda zonasi

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan ruang pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait dugaan suap kasus raperda Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan, penggeledahan tersebut untuk mendalami kasus.

"Masih kita dalami terus," ujar Saut kepada wartawan, Sabtu (2/4).

Menurutnya, KPK juga mendalami pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Termasuk mendalami dugaan keterlibatan para pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa pelbagai ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ruang pimpinan DPRD DKI Jakarta tidak luput diobok-obok penyidik.

Pantauan merdeka.com, Jumat (1/4), para penyidik hingga pukul 23.35 WIB, sudah memeriksa ruang cctv DPRD DKI. Kemudian dilanjutkan ke ruangan anggota DPRD DKI Sanusi dan dilanjutkan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Tidak hanya itu, para penggeledahan dipimpin penyidik senior KPK NoveL Baswedan itu, juga memasuki ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo dan Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhammad Yuliadi.

Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K). Sejauh ini KPK telah menetapkan politisi Partai Gerindra Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat transaksi suap yang diberikan oleh pihak swasta inisial GEF yang merupakan perantara dari perusahaan PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land, melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera, merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melaksanakan pembangunan untuk Pulau G seluas 161 hektar yang peruntukannya adalah hunian, komersil, dan rekreasi. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

KPK KPK Geledah Gedung DPR!

Penggeledahan masih berlangsung, belum diketahui terkait kasus apa

Baca Selengkapnya

KPK FOTO: Situasi Gedung Sekretariat DPR saat Digeledah KPK, Pengamanan Ketat Bersenjata

Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas DPR Duduk Perkara Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR Senilai Rp120 Miliar Diduga Berbuntut Penggeledahan KPK

Dugaan korupsi dalam proyek rumah dinas tersebut merugikan negara puluhan miliar.

Baca Selengkapnya

DPR Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan

Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.

Baca Selengkapnya

gedung dpr Dijaga Polisi Bersenjata Laras Panjang, Begini Kondisi Gedung Sekretariat Jenderal DPR yang Digeledah KPK

Pintu utama steril setelah polisi dilengkapi senjata api laras Panjang ikut menjaga pintu utama dari dalam gedung Kesekjenan DPR.

Baca Selengkapnya

Setjen DPR KPK Pastikan Semua Ruangan di Gedung Setjen DPR Digeledah, Termasuk Ruang Sekjen Indra Iskandar

KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.

Baca Selengkapnya