Follow
Gerahnya pemerintah dituding otoriter gara-gara Perppu Ormas
Merdeka.com - Tudingan zalim, diktator, otoriter, dan lebih kejam dari Orde Baru dilontarkan sejumlah pihak terhadap keputusan pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menko Polhukam Wiranto menanggapi santai tudingan itu namun mengaku heran karena pemerintah tetap membuka peluang bagi yang menolak perppu untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.
"Maka sungguh sangat heran pemerintahan Jokowi-JK sangat tidak demokratis. Menko Polhukam ngomongnya sewenang-wenang, diktator. Diktator bagaimana coba," kata Wiranto sembari tersenyum di kantornya, Jakarta, Senin (17/7).
Wiranto menegaskan, Perppu dikeluarkan bukan karena ada kepentingan dari pemerintah. Namun, Perppu dikeluarkan karena kepentingan bangsa dengan berupaya menjaga ideologi bangsa yang tengah digerogoti oleh ormas yang ingin menggantinya. "Apa kita rela dan tega negeri kita terancam oleh suatu gerakan-gerakan yang masif?" ujarnya.
-
Siapa pemimpin Orde Baru? Orde Baru merujuk kepada masa pemerintahan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
-
Kenapa Orde Baru dibentuk? Orde Baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain: Terjadinya Peristiwa G30S PKI Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya.
-
Bagaimana aksi arogansi Ketua PP? Dengan nada tinggi pria itu sampai memarahi pengemudi itu hingga adu cekcok terjadi.'Koe anak e sopo? Iki wilayahku, koe seng mundur,' kata pria itu.
-
Apa tujuan Orde Baru? Tujuan Orde Baru Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.
-
Kapan Orde Baru dimulai? Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
-
Kenapa Mentan diapresiasi? 'Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan,' ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
Mantan Panglima ABRI ini kembali menegaskan, Perppu bukan untuk mendiskreditkan ormas Islam seperti yang dituduhkan. "Pak Jokowi Islam, Pak JK Islam, saya Islam, masak menyudutkan Islam? Tapi (tujuan Perppu) mengamankan kondisi pemerintah dan negara yang mayoritas Islam," tegasnya.
Soal lebih kejam dari era Orde Baru, Wiranto juga mengaku heran. Wiranto bercerita dirinya pernah terlibat dalam pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Saat itu, segala hal dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, di era sekarang, pemerintah sangat demokratis dalam setiap kebijakannya sehingga sangat berbeda dengan Orde Baru.
"Jangan teriak-teriak ini pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan ada di sana (Orde Baru). Saya tahu ujungnya Orde Baru kan saya ada di sana. Kalau dengan cara dulu lebih gampang. Ini (sekarang) sangat demokratis," ujarnya.
Wiranto mengingatkan kepada pihak yang menolak Perppu tersebut untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah bersikap demokratis dengan tak mempermasalahkan penolak Perppu tersebut. Apalagi, Wiranto menjelaskan, Perppu harus pula disetujui oleh DPR yang membuktikan bahwa pemerintah tak asal dalam menerbitkan Perppu.
"Kalau tidak setuju datang ke kantor saya bicarakan. Kalau enggak setuju berikan jalan keluar. Jangan teriak-teriak. Ini pemerintah seperti Orde Baru," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
TKN Prabowo membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan Jokowi seperti Orba
Baca Selengkapnya
Nusron melanjutkan, salah satu ciri orde baru lainnya adalah intelijen negara dipakai untuk menakut-nakuti orang.
Baca Selengkapnya
Menurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Hendro pun mengkritisi pihak-pihak yang bermoral rendah.
Baca Selengkapnya
Airlangga menyatakan bahwa saat ini sudah masuk orde reformasi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca Selengkapnya
Padahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Jokowi buka suara soal Ketum PDIP Megawati sebut penguasa saat ini seperti orde baru
Baca Selengkapnya
Habiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Petisi dilakukan karena pidato Soeharto dianggap kontroversial.
Baca Selengkapnya
Isu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto setiap menjelang Pemilihan Presiden.
Baca Selengkapnya
Anggawira menilai Anies Baswedan lupa dengan sejarah soal pernyataannya orang dalam atau 'ordal'.
Baca Selengkapnya