Geramnya Ahok sampai tuding anak buahnya berkomplot salahkan dirinya

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gerah dengan kelakuan anak buahnya. Ahok merasa, dalam kasus suap raperda reklamasi anak buahnya berkomplot hendak menyalahkan dirinya terutama dalam dasar penentuan kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang dibebankan buat para pengembang.

Ahok pada Senin (25/7) lalu bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk tersangka Dirut PT Agung Podomoro Land Ariesman Wijaya yang menjadi terdakwa kasus suap terhadap anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra M Sanusi. Di depan hakim, Ahok menjelaskan asal muasal penentuan 15 persen kontribusi tambahan untuk para pengembang.

Dalam persidangan itu, Ahok juga mengaku baru tahu jika para pengembang keberatan dengan keputusan itu dan berupaya melobi stafnya Sunny Tanuwidjaja.

Ahok kemudian menjelaskan soal kesaksian itu kepada wartawan. Ahok menegaskan, dirinya sebenarnya tidak terlalu kaku. Namun jika sudah memiliki satu prinsip maka sulit digoyahkan. "Makanya, Sunny enggak berani ngomong sama saya," katanya di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (26/7).

Ahok juga mengaku tidak tahu jika Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono melakukan pertemuan dengan Ketua Badan Legislatif DKI M Taufik dalam rangka Raperda Reklamasi yang mandek.

"Makanya saya bilang mereka ini temen semua orang. Taufik sama saya kan enggak begitu baik. Tapi kan si Heru enggak mau laporin. Dia bilang, 'lebih baik enggak usah jelasin ke saya, bapak enggak usah tahu'," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/7).

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku lebih curiga kepada Taufik. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, kakak dari M Sanusi ini mengharapkan dia melunak dalam pembahasan kontribusi tambahan sebesar 15 persen.

"Saya denger dari teman-temen suruh dia bujuk saya untuk supaya lunak di kontribusi agar enggak terlalu ngotot. Tapi kan enggak ada bukti. Makanya Pak Heru enggak lapor saya. Pak Heru datang lapor saya mah percuma. Aku pasti ngotot daripada dimaki-maki lagi kan," tegas Ahok.

Satu pejabat lagi yang menjadi sasaran tudingan Ahok adalah Kepala Biro Tata Kota dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Vera Revina Sari. Ahok merasa dipojokkan dengan kesaksian Vera beberapa waktu yang lalu yang mengaku tidak tahu asal muasal kontribusi tambahan 15 persen. Padahal formula tersebut adalah masukan dari Vera.

"Ya saya juga denger mereka bilang selalu enggak ada dasar. Padahal dia yang bikin formula semua. Kan dia yang pake staf ahli, pas di sidang semua saya seolah-olah saya. Yang kasih tahu saya bagi 30-70 dia ada rapat," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/7).

"Saya bilang jangan pake 30-70, kan kalau pengembang bohongin kita gimana bilang untung seribu tapi bilang untung seratus. Pas dihitung pake staf ahli ternyata pakai NJOP. Masak tiba-tiba di sidang bilang (ngak tahu)," tambah mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok menceritakan, Vera merupakan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) lama yang masih dipertahankan. Sehingga dia menduga ada konspirasi dari orang-orang yang tidak suka terhadapnya selama memimpin Pemprov DKI Jakarta.

"Enggak tahu. Mungkin ada komplotan lama kali. Ya kan? Ini kan ada agen-agen lama, yang sudah Bu Vera," tuturnya.

Ahok menegaskan izin reklamasi sudah sesuai Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sedangkan tambahan kontribusi sudah pernah ada sejak tahun 1997. Contohnya, perjanjian kerjasama antara Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan PT. Manggala Krida Yudha pada 16 September 1997.

Aturan soal kontribusi tambahan sesuai Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Pasal 1 Huruf S. Dasar ini yang menjadi acuan Ahok dalam mengusulkan peningkatan kontribusi tambahan menjadi 15 persen dikali nilai jual obyek pajak. Itu sebabnya, Ahok menginginkan 15 persen kontribusi tambahan dimasukkan dalam raperda reklamasi.

"Bukan saya yang (yang tentukan 15 persen) dasar hukumnya Keppres dan perjanjian 1997," kata Ahok.

Selain itu, Ahok juga mengatakan tambahan kontribusi 15 persen berdasarkan konsultasi dari Biro Hukum DKI dan bagian tata kota DKI.

"Saya tanya 'eh ini ada dasar hukum nggak (15 persen). Tapi begitu ditanya hakim nggak tahu semua, makanya saya bilang kurang ajar, yang ajakan saya semua siapa? Biro tata ruang," kata Ahok.