Gerindra: Belum ada aturan jenderal polisi boleh jadi pembina ormas

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw mengatakan, belum ada aturan jelas yang memperbolehkan anggota Polri membina atau memimpin suatu ormas. Pernyataan ini menyikapi pengakuan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang mengaku menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

"Keterlibatan beliau sebagai pembina itu menurut kami itu abu-abu ya. Belum ada aturan jelas seorang pimpinan, seperti Kapolda itu juga ikut di dalam suatu ormas," kata Wenny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Wenny menyarankan, Kepolisian melakukan upaya penindakan terhadap anggota FPI yang diduga terlibat dalam pembakaran 3 markas GMBI karena ulahnya bukan melihat organisasi. Saat ini, polisi telah menetapkan 12 anggota FPI sebagai tersangka pembakar markas GMBI di Ciampea, Bogor, pada Jumat (13/1).

"Apakah dari sebelah, Jawa Baratnya atau dari FPI-nya, siapa kriminalnya, ah itu yang harus ditindak. Jadi kita jangan melihat organisasinya, tapi kita lihat TKP itu pelakunya siapa, jadi kita murni melihatnya," jelasnya.

Terkait masalah ini, massa FPI menggeruduk Mabes Polri mendesak agar Kapolda Jabar dicopot. Politisi Partai Gerindra ini enggan berspekulasi demostrasi massa FPI menuntut Kapolda Jawa Barat dicopot itu berkaitan dengan kasus pelecehan Pancasila yang menyeret Habib Rizieq di Polda Jawa Barat.

"Penyidik yang menjawab itu. Itu yang saya katakan. Di dalam kriminal itu ada pelaku utamanya, ada turut serta, ada yang membantu, ada yang melakukan, kaitan ini harus dibuktikan. Apakah sampai ke pimpinan itu atau tidak," klaim Wenny.