Follow
Gerindra berang moratorium TKI ke Saudi bakal dicabut
Merdeka.com - Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro mengatakan, partainya secara tegas menolak penghentian moratorium antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi terkait pengiriman TKI. Pasalnya, keselamatan tenaga kerja Indonesia di Saudi belum terjamin sepenuhnya.
"Janganlah kita menempatkan tenaga kerja kita sebelum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Apakah pemerintah Arab Saudi dapat menjamin keselamatan tenaga kerja kita di sana? Hal ini kan belum bisa dipastikan. Jangan sampai nantinya justru akan menambah masalah baru," ujar Irawan, Rabu (19/2).
Lebih lanjut, Irawan menegaskan, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya, termasuk rakyat yang bekerja di luar negeri.
-
Siapa yang beri saran itu? Laporan terbaru dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar Apple, menyoroti kekhawatiran yang diajukan oleh beberapa toko resmi Apple.
-
Apa saja yang perlu diperhatikan pekerja? Mengutip CNBC, pencari kerja bisa menilai perusahaan itu baik atau buruk dengan memperhatikan rentang waktu rekruitmen. Mencari tahu penyebab jabatan ini sering kosong.
-
Kapan komitmen diperlukan? Komitmen biasanya melibatkan kesetiaan terhadap suatu tujuan atau aktivitas, yang tercermin dalam keinginan yang kuat untuk berhasil dalam hal tersebut.
-
Gimana Kemnaker kembangkan SDM Ketenagakerjaan? Dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai peluang kerja sama antara organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
-
Kapan pekerja harus waspada terhadap perusahaan? “Dengan maraknya sistem kerja jarak jauh dan semakin banyaknya talenta yang dapat diakses oleh perusahaan, mereka semakin berhati-hati dan mencari lebih banyak cara untuk menilai kandidat secara menyeluruh,“ kata Leitch.
-
Kapan masa kerja Pantarlih Pilkada 2024? Masa kerja ini dimulai setelah pelantikan Pantarlih pada tanggal 24 Juni dan berakhir pada tanggal 25 Juli.
"Jangan sampai pemerintah membahayakan rakyatnya sendiri. Sampai saat ini persoalan TKI masih banyak yang belum selesai," jelas Irawan.
"Dengan tegas, Gerindra menyatakan bahwa penghentian moratorium TKI Arab Saudi adalah sebuah kesalahan besar," tandasnya.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berencana untuk menandatangani perjanjian bilateral (Memorandum of Understanding/MoU) terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Rencananya MoU kedua negara tersebut akan ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi pada hari ini, Rabu (19/2). Artinya, moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi itu bakal segera diakhiri.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Diakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.
Baca Selengkapnya
Anna meminta kepada Asosiasi PPIU agar memberikan pembinaan yang lebih gencar kepada anggota melalui berbagai media.
Baca Selengkapnya
Catat! Nekad Berhaji Tanpa Visa Haji Bisa Dideportasi dari Arab Saudi
Baca Selengkapnya
Pemerintah Arab Saudi meminta jemaah pemegang visa umrah 1445 H harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Rencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Penempatan tenda-tenda jemaah haji Indonesia telah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi.
Baca Selengkapnya
Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang lebih lebih baik.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf mengingatkan agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, melalui jalur resmi.
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 20.000 pemegang visa nonhaji masih berada di wilayah Kerajaan Arab Saudi. Mereka disinyalir berencana melaksanakan ibadah haji tanpa visa haji.
Baca Selengkapnya