Gerindra: BPK Perlu Masukkan Aspek Pencegahan Korupsi dalam Penilaian Kepala Daerah
Merdeka.com - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengubah orientasi dalam penilaian kinerja kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya BPK terlibat dalam pencegahan korupsi.
"Kepala daerah itu kan di dalam penilaian BPK mengejar selalu Wajar tanpa pengecualian (WTP), WTP itu dalam praktiknya ternyata tidak ada hubungannya dengan korupsi, karena WTP itu adalah penyesuaian jabatan antara aset dengan administrasi yang dimiliki," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12).
Dalam proses penilaian kinerja kepala daerah, BPK perlu juga memasukkan pola-pola penilaian yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Meskipun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan BPK.
-
Kenapa Kemendagri minta kepala daerah evaluasi pengendalian inflasi? 'Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,' ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
"Itu menurut saya orientasi pemeriksaan BPK harus diubah bukan sekedar pencatatan yang bersifat administrasi tetapi catatan juga bersifat pencegahan korupsi," imbuh dia.
Partai politik, lanjut dia, punya peran penting dalam mencetak kepala daerah yang bebas korupsi. Hal tersebut dapat dimulai dari proses perekrutan calon kepala daerah yang akan diusung partai
"Parpol juga harus mencegah agar mereka yang pernah terlibat sudahlah beri kesempatan yang lain mengambil peran dalam proses kenegaraan kemasyarakatan dan seterusnya. Sehingga jangan kamu lagi kamu lagi. Seperti itu," ungkapnya.
"Terus kemudian DPR juga mengambil peran dengan Undang-Undang yang proporsional dan seterusnya. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Kira-kira ini harus menjadi semangat dan tujuan yang sama untuk melakukan hal itu," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengatakan good governance dan penegakan hukum mesti diperkuat.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaKPK dinilai berkontribusi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Baca SelengkapnyaSaat mencapai titik Gubernur Jateng, Ganjar mengatakan tagline atau jslogannya adalah bertanya kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaNawawi menegaskan pemberantasan korupsi harus tetap ditegakkan.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca Selengkapnya