Gerindra: Novanto orang bersih, Ketua KPK jangan berpolitik
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR karena politikus Golkar itu berpotensi mempunyai masalah hukum.
Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Abraham sebagai ketua KPK tidak baik mengomentari proses politik di KPK.
Menurut dia, Abraham jangan ikut-ikutan dalam berpolitik praktis. "Saya pikir ketua KPK enggak etis dong, kalau komentar pribadi silakan saja, walaupun tidak etis. Kalau ada hubungan dengan hukum silakan periksa, kami tidak tawar menawar hukum harus tegak," ujar Edhy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Edhy menilai, soal proses hukum harusnya tidak dikomentari. Kalau memang bermasalah, lanjut dia, silakan dipanggil dan tak perlu berkomentar.
"Saya mengenal Pak Nov, orang baik, orang bersih yang saya kenal, tidak banyak bicara selalu berbuat," imbuhnya.
Edhy menyatakan, kalau untuk proses hukum silakan dibawa ke ranah hukum dan buktikan. Bukan justru berkomentar dan dipolitisir.
"Kalau memang ada soal kan diperiksa, ini kan negara hukum, jangan campur aduk hukum dan politik," pungkasnya.
Seperti diberitakan, KPK menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Sebab, kata Ketua KPK Abraham Samad, Setya berpotensi mempunyai masalah hukum.
"KPK sangat prihatin dan menyesalkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR, karena yang bersangkutan punya potensi mempunyai masalah hukum dan bisa merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat," kata Abraham melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta.
Sebenarnya, kata Abraham, KPK menginginkan ketua DPR yang terpilih adalah orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum.
"Jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru, namun demikian kita tetap menghargai proses sudah terjadi di DPR," kata Abraham. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menegaskan pihaknya tidak bisa asal dalam memeriksa seseorang.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaBukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaNetralitas aparat dan pejabat negara dalam pemilu menjadi pembahasan JK saat bertemu capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya