Gerindra sebut Jokowi pilih Komjen Budi karena jasanya di pemilu
Merdeka.com - Sejumlah kalangan menyayangkan penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Apalagi, proses penunjukan itu dilakukan Presiden Joko Widodo tanpa melibatkan KPK dan PPATK untuk menelisik rekam jejak mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Presiden menunjuk orang yang dianggap berjasa dalam proses ini," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).
Kedua, lanjut Muzani, ada dua pendekatan berbeda yang digunakan Presiden Jokowi dalam menunjuk kabinet dan Kapolri.
-
Kenapa Gerindra tidak akan menjadi mayoritas di kabinet Prabowo-Gibran? 'Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya),' kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa TKN tak siapkan pakar khusus untuk Prabowo? Tim Kampanye Nasional (TKN) tidak menyiapkan pakar khusus untuk membantu persiapan debat Prabowo-Gibran. Karena temanya bukan jadi masalah bagi Prabowo dan Gibran.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Kenapa MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? Menurut pria karib disapa Eddy Hiariej ini, MK tidak bisa melakukan diskualifikasi. Seharusnya, jika ada yang keberatan dengan keikutsertaan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat musim kontestasi berlangsung.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Saat kabinet, Muzani menegaskan, Presiden Jokowi bilang bahwa rekam jejak dari calon menteri adalah penting. Karena itu presiden perlu masukan dari KPK dan PPATK.
"Tapi kemudian pada kali ini Presiden beri pendekatan yang berbeda, hak prerogatif presiden. Dua-duanya sangat baik tapi lihat nanti," sindirnya.
Oleh karena itu, Muzani menambahkan, partainya akan memanggil kader-kadernya di Komisi III mengenai Budi Gunawan yang diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri. Apalagi, kata dia, ada kontroversi soal rekening gendut yang tentunya harus diklarifikasi oleh Budi Gunawan.
"Kami akan panggil anggota kami di Komisi III untuk dapat masukan," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.
Baca SelengkapnyaKomunikasi Gerindra ke NasDem sudah sampai terkait ingin mengusung keponakan Prabowo Subianto itu.
Baca SelengkapnyaSebelum menjabat Wakapolri, dia pernah menjadi ajudan presiden.
Baca SelengkapnyaPengangkatan itu dinilai sebagai aspek kebutuhan presiden mengisi kursi yang kosong.
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca SelengkapnyaPeserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengklaim Jokowi tidak akan cawe-cawe pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBudi memiliki pengalaman dua periode di DPR sehingga menjadi penilaian lebih untuk memimpin Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.
Baca SelengkapnyaBanyak usulan untuk Jokowi setelah pensiun menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan sejauh ini tidak ada kader PDIP yang direncanakan masuk kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya