Gerindra sebut Rachmawati dkk tak punya kekuatan politik untuk makar
Merdeka.com - Polisi menangkap Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, hingga Rachmawati Soekarnoputri atas tuduhan makar.Saat ini, Rahmawati dan kawan-kawan menjalani pemeriksaan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Polisi harus membuktikan tudingan makar yang dialamatkan pada Rahmawati, Dhani dkk. Jika penyidik tidak bisa membuktikan maka akan menjadi kemunduran bagi demokrasi.
"Ya kalau tuduhan nya makar harus dibuktikan dulu. Tapi ini kalau dilakukan penangkapan bisa disebut sebagai sebuah kemunduran demokrasi," kata Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono melalui pesan tertulis, Jumat (2/12).
-
Apa yang dihalangi dari Prabowo dan Megawati? Sesungguhnya pertemuan antara Prabowo dengan Megawati tidak ada halangan atau hambatan. Dia menyebut, perbedaan politik antara Prabowo dan Megawati di Pilpres 2024 tidak menjadi permasalahan.
-
Kenapa Gerindra tidak akan menjadi mayoritas di kabinet Prabowo-Gibran? 'Ya dari Gerindra sedikit lah (jumlahnya),' kata Dasco di Plataran Senayan, Jakarta, Senin (16/9).
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Kenapa MK tidak bisa mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? Menurut pria karib disapa Eddy Hiariej ini, MK tidak bisa melakukan diskualifikasi. Seharusnya, jika ada yang keberatan dengan keikutsertaan Prabowo-Gibran sebagai peserta Pilpres maka bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat musim kontestasi berlangsung.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Praktik makar biasanya identik dilakukan dengan kekuatan politik atau menggunakan senjata. Arief meragukan tuduhan makar yang disematkan ke Rachmawati dkk. Sebab mereka tidak memiliki kekuatan politik yang kuat yang mampu menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya mau makar bagaimana mereka ke pemerintah, apa mereka bersenjata dan apakah mereka punya kekuatan politik untuk gulingkan Joko Widodo sebagai Presiden yang sah dan konstitusional," tegasnya.
Arief melihat, penangkapan Dhani dkk hanya sebagai upaya pencegahan agar mereka tidak ikut dalam aksi super damai 2 Desember.
"Saya melihat ini hanya sebagai pengamanan saja lah yang dilakukan Polisi agar mereka tidak ikut dalam aksi 212," jelas dia.
Untuk itu, dia menyarankan polisi lebih baik membebaskan Rahmawati dkk karena bukti agenda makar yang dituduhkan tidak cukup kuat.
"Nah saya harap polisi juga tidak perlu lah memproses sebagai sebuah tindakan makar dari mereka. Dan harapan saya Polisi cepat membebaskan mereka dan saya harap aksi 212 bukan untuk aksi menurunkan Joko Widodo," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran mengajak semua untuk berpikir positif, mengingat saat ini masih bulan suci Ramadan.
Baca SelengkapnyaMegawati mengambil contoh kasus pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali.
Baca SelengkapnyaPDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.
Baca SelengkapnyaGerindra menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaPKS tidak dalam posisi menolak wacana hak angket. Tetapi, untuk mendukung hak angket perlu sesuai dengan aturan yang ada.
Baca SelengkapnyaMegawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca SelengkapnyaDasco menilai argumen amicus curiae Megawati sudah lebih dahulu disampaikan oleh kubu 03
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfuz Sidik, PKS selama masa kampanye Pilpres 2024, banyak melakukan serangan negatif kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadikan energi kekecewaan itu menjadi semangat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaGanjar akan memperkuat KPK apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya