Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra tak yakin Jokowi akan keluarkan Ampres untuk revisi UU KPK

Gerindra tak yakin Jokowi akan keluarkan Ampres untuk revisi UU KPK Desmond J Mahesa. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa khawatir bila revisi UU KPK jadi disetujui pembahasannya dalam sidang paripurna, Kamis (18/2) besok. Alasannya, begitu DPR menyetujui pembahasan revisi UU KPK, belum tentu Presiden Joko Widodo mengeluarkan ampres (amanat presiden) untuk membahas revisi UU ini.

"Makanya juga kawan-kawan melihat proses politik berhati-hati, kawan yang akan menggolkan ini, kalau disetujui DPR menunggu Ampres, kalau Ampres enggak dikeluarin Jokowi, pemerintahan ngerjain DPR, gimana kewibawaannya, nanti ada benturan," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/2).

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, revisi UU KPK ini awalnya gagasannya berasal dari pemerintah. Berhubung pemerintah takut dikritik publik dan enggak kuat tekanan, kemudian melakukan lobi ke DPR dan seolah-olah usul inisiatif dari DPR.

"Kalau disahkan pun disetujui diteruskan, Ampres ga keluar ga jadi juga, ini menjaga pencitraan. Saya pesimis ada Ampres dikeluarkan Jokowi. Kita tunggu saja apa pemerintah main-main atau tidak, kalau enggak keluar ampresnya ya main-main," terang Desmond.

Politisi Gerindra ini menceritakan bila Indonesia sudah memiliki pengalaman mempunyai presiden yang tidak tegas. Ketika SBY menghadapi proses politik pilkada langsung dan tidak langsung kala itu.

"Kita punya pengalaman, presiden yang main-main dan plintat plintut di zaman SBY saat pilkada langsung, kalau ada plintat plintut contohnya ya SBY," tandasnya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ
Timnas AMIN Tuding Ada Skenario Besar di Balik Pemilihan Gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU DKJ

Pasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi
Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi

Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Selengkapnya
PDIP Dapat Kabar Wacana Revisi UU MD3, Ini Respons Gerindra dan Golkar
PDIP Dapat Kabar Wacana Revisi UU MD3, Ini Respons Gerindra dan Golkar

Pihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Gerindra Respons Soal Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR
Gerindra Respons Soal Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

Hal itu disampaikan mantan Ketua Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya