Follow
Gerindra tolak rencana pembangunan apartemen: Ada rumah dinas DPR
Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra memastikan menolak rencana pembangunan apartemen yang diperuntukkan bagi anggota dewan. Alasannya, anggota dewan telah diberikan masing-masing rumah dinas. Apalagi, rumah dinas yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan itu banyak yang tak ditempati.
"Ternyata sebagian rumah dinas itu tidak ditempati oleh anggota DPR. Artinya anggota sebagian telah memiliki hunian masing-masing di Jakarta dan rumah dinas diberikan negara fungsinya juga tak maksimal," kata Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).
Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan alasan pembangunan apartemen bertujuan untuk mendekatkan para anggota ke tempat kerja di Gedung DPR. Sebab, apabila terealisasi, apartemen akan dibangun di dekat dengan Gedung DPR yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta Pusat tersebut.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Apa yang dilakukan untuk kurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
Muzani menilai alasan itu tak masuk akal. "Jangan karena Jakarta macet lalu dimaknai kita perlu apartemen yang dekat dengan tempat sidang. Sekali lagi ini bukan jawaban," katanya.
Apabila apartemen dibangun dan anggota DPR tak menunjukkan produktivitas, maka pembangunan akan menjadi mubazir. Lewat alasan ini, Fraksi Gerindra menolak rencana pembangunan apartemen.
"Kita tidak setuju dan menolak dengan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR," tegas Anggota Komisi I DPR ini.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pramono Anung, menolak dengan tegas wacana pemindahan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara.
Baca Selengkapnya
Pramono tidak bisa memberi jawaban memuaskan saat Ridwan Kamil melontarkan pertanyaan terkait koefisien lantai bangunan (KLB) hunian yang optimal.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Pramono mengatakan akan tetap mempertahankan lokasi Balai Kota di Jakarta Pusat bila menang di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca Selengkapnya
Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, mempertanyakan sikap PDIP terkait program pembangunan hunian empat lantai di Jakarta kepada Cagub Pramono.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca Selengkapnya
“Yang penting kan saya yang melanjutkan, bukan fraksi (PDIP) saya,” ujar Pramono saat berkampanye di kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/11).
Baca Selengkapnya
DPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca Selengkapnya
Indra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca Selengkapnya