Gibran Belum Izinkan PTM di Solo, Tunggu Vaksinasi Siswa Rampung

Merdeka.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih melarang pembelajaran tatap muka (PTM). Kebijakan itu diberlakukan untuk melindungi siswa agar tak terpapar corona, karena belum seluruhnya mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

"Saya memahami kesulitan siswa dan keluhan orang tua. Kita kejar vaksinasinya dulu, itu tugas saya. Tapi untuk masalah kesehatan, itu saya memang saklek (tegas)," ujar Gibran seusai mengikuti rapat koordinasi penanggulangan Covid-19 di Gedung Manganti Praja, Balai Kota Solo, Senin (23/8).

Gibran mengaku, selain SMK Batik 2, ada sekolah lain yang juga berencana menggelar PTM. Meski enggan menyebutkan nama sekolah itu, ia memastikan mereka telah membatalkan rencananya.

"Ada (sekolah lain). Tapi sudah saya selesaikan. Sekarang PR-nya saya untuk mempercepat vaksinasi murid-murid sekolah, tanggung jawabku," tandasnya.

Gibran berjanji jika situasi membaik dan para siswa sudah selesai divaksin, sekolah diperkenankan untuk melakukan simulasi PTM. Meskipun simulasi sudah sering dilakukan sebelumnya, namun sekolah harus tetap mengajukan izin ke dinas terkait.

Hingga Minggu (22/8) kemarin, capaian vaksinasi di Solo sudah menyentuh angka 80 persen. Gibran menyatakan, pihaknya akan mempercepat agar tercapai 100 persen.

"Makanya kita kejar lagi vaksinasi. Saya tahu kok, apalagi untuk SMK yang mengharuskan untuk praktik, pasti kesulitan kalau harus melalui aplikasi zoom atau yang lain. Ini tugas saya, tanggung jawab saya untuk mempercepat vaksinasi," katanya.

Terkait SMK Batik 2 yang berencana menggelar PTM, Gibran mengaku tidak bisa memberikan sanksi. Alasannya, SMK sederajat menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Selain itu, pihak sekolah juga sudah meminta maaf. "Tadi saya sudah menerima suratnya. Surat permohonan maaf, dan sudah dibatalkan. Itu kan dibatalkan karena ketahuan. Saya nggak tahu kalau nggak ketahuan gimana," katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa, putra Presiden Joko Widodo itu mengaku sudah meminta Dinas Pendidikan, camat, dan lurah untuk melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah.