Gibran Diminta Larang Perdagangan dan Konsumsi Daging Anjing di Solo

Merdeka.com - Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) mendorong Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengambil tindakan tegas melarang perdagangan dan konsumsi daging anjing. Gibran juga diminta menutup semua penjualan di wilayah tersebut.

"DMFI mendorong Wali Kota Solo Bapak Gibran untuk segera mengambil tindakan tegas. Sesuai dengan sikap masyarakat Indonesia dan dunia, surat edaran, seruan pemerintah provinsi dan seiring dengan kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang telah mengeluarkan hukum pelarangan perdagangan dan konsumsi daging anjing di wilayah masing-masing, untuk menutup semua penjualan di wilayah tersebut," ujar National Coordinator Dog Meat Free Indonesia Coalition, Karin Franken dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (29/4).

Larangan perdagangan daging anjing di Solo, dikatakannya, akan menyiratkan bahwa Solo adalah kota yang maju dan memprioritaskan kesehatan dan keamanan warganya. Selain itu juga kesejahteraan hewan di atas keuntungan dan kebiasaan dari sejumlah kecil penduduk (hanya 3% dari total penduduk pernah mengonsumsi daging anjing di Jawa Tengah).

"Tindakan seperti ini akan disambut gembira baik dalam skala nasional maupun internasional," katanya.

Menurut Karin, sejumlah investigasi yang dilakukan DMFI di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia mencatat kekejaman setiap tahap perdagangan daging anjing. Mulai dari cara mendapatkannya (dengan pencurian dan pengumpulan), sampai ke pengangkutan untuk dijual dan dipotong.

"Solo merupakan pusat dari sejumlah besar perdagangan daging anjing di Jawa. Ada 85 warung makan yang menyajikan daging anjing," katanya.

Menurutnya di Solo ada pemotongan 13.700 anjing setiap bulannya secara kejam di rumah-rumah penjagalan yang kotor tanpa menjamin kebersihan daging tersebut dari penyakit.

"Perdagangan ini tidak hanya kejam, tapi juga menimbulkan resiko mematikan atas penyebaran penyakit dan terkait langsung dengan penularan rabies di Indonesia dan negara- negara lain di mana perdagangan daging anjing ini terus berlangsung," tandasnya.

Meskipun sejak tahun 1995, sudah tidak ada kasus rabies di Jawa Tengah dan sejak tahun 1997 Jawa Tengah telah berstatus bebas rabies, lanjut dia, status ini bisa terancam. Yakni dengan adanya permintaan daging anjing yang mendorong terjadinya perdagangan ilegal dan dalam jumlah besar dengan status vaksin dan penyakit yang tidak jelas dari provinsi lain.

"Ini bertentangan dengan peraturan pencegahan rabies nasional, juga rekomendasi dari para ahli kesehatan manusia dan hewan terkemuka, termasuk WHO," katanya.

Secara global pihaknya melihat tidak adanya toleransi akan kekejaman terhadap hewan. Terutama dalam perdagangan daging anjing dan kucing dan hal ini tercermin dalam peraturan daerah.