GMII Dukung Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan di Tamansari

Merdeka.com - Penertiban laham rumah deret di RW 11, Kelurahan Tamansari, Bandung sempat diwarnai kericuhan antara aparat keamanan dan massa. Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PN GMII) mendukung Pemerintah Kota Bandung menertibkan kawasan tersebut.

Ketua PN GMII, Maulana Ihsanul Haq menuturkan, penertiban lahan rumah deret Tamansari tersebut dalam rangka pengamanan aset. Maulana menyampaikan, Pemkot Bandung dan mayoritas warga yang menempati lahan rumah deret Tamansari tersebut mulanya sudah sepakat direlokasi. Mereka juga sepakat dengan kompensasi yang diberikan pemerintah.

"Karena itu kan untuk pengamanan aset, tapi ada sekelompok orang dari luar lahan itu yang mencoba memprovokasi sehingga terjadi kericuhan," ujar Maulana kepada wartawan, Selasa (17/12).

Maulana menyayangkan adanya provokasi sekelompok orang tersebut. Dia mengatakan, aparat keamanan tidak akan melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur selama tidak diprovokasi.

"Yang memulai kericuhan itu kan massa yang mengatasnamakan warga. Dan saya kira aparat sudah profesional dan sesuai prosedur menjalankan tugasnya," terangnya.

Disebutkan Maulana, Pemkot bandung sudah melakukan sosialisasi sebelum mengeluarkan putusan penertiban lahan rumah deret Tamansari tersebut. "Saya dengar itu sosialisasinya sudah lama kepada warga. Dan mayoritas warga setuju pembangunan dan tidak mempermasalahkan," katanya.

Ridwan Kamil Sebut Proyek Rumah Deret Tamansari Pro Rakyat Kecil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi penggusuran di Tamansari. Dia menyatakan bahwa kebijakan membangun rumah deret bertujuan agar hunian warga lebih sehat.

Dia mengapresiasi itikad dari Wali Kota Bandung, Oded M Danial yang menemui langsung warga terdampak. Dalam pertemuan tersebut mengemuka salah satu solusi, yakni warga terdampak akan diberi kontrakan selama setahun saat pembangunan berlangsung.

Kebijakan itu sebelumnya sudah diberikan kepada mayoritas 176 warga yang sudah pindah sementara terlebih dahulu untuk nanti kembali lagi ke kawasan Tamansari.

Lalu, menurut dia, program penataan kawasan kumuh Tamansari sudah diinisiasi sejak tahun 2007 sejak Wali Kota Dada Rosada atas program pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat saat itu.

"Proses ini dilanjutkan finalisasinya oleh saya pribadi selaku Wali Kota terdahulu dan sekarang dieksekusi oleh Wali Kota Oded M. Danial," kata dia melalui siaran pers yang diterima, Jumat (13/12).

"Jika pembangunan selesai, maka para warga penyewa lahan negara tersebut akan kembali ke area milik negara tersebut dan mendapatkan hak mendapatkan unit hunian yang lebih luas, lebih sehat, jauh dari kekumuhan dan lebih manusiawi," ia melanjutkan.

Program yang dibiayai oleh APBD ini pun ia sebut memberi kesempatan warga Kota Bandung lainnya yang masih tinggal di kawasan kumuh, untuk bisa tinggal di Tamansari dengan harga terjangkau. "Sungguh niat yang sesungguhnya pro rakyat kecil," katanya.

"Dialog demi dialog sudah dilakukan dan hasilnya 90 persen atau 176 warga Tamansari setuju dan mendukung, karena mereka paham bahwa mereka akan kembali lagi ke tempat masa kecilnya itu. Karenanya kelompok 90 persen alias silent majority ini bersedia pindah sementara dan tidak mempermasalahkan," imbuh Ridwan Kamil.

Namun ada 15 KK atau 10 persen yang tidak mau dengan berbagai alasan. Keberatan warga ini sudah difasilitasi oleh Komnas HAM untuk mediasi dengan Pemkot Bandung, dan dipersilakan menggugat ke PTUN. Hasilnya oleh PTUN gugatannya tidak diterima.

"Kami menyesalkan jika adanya ekses negatif dari penertiban ini, semoga di kemudian hari semua pihak bisa menahan diri dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dan Insya Allah Walikota Bandung akan memberikan solusi terbaik untuk warganya," terang dia.

"Semoga kronologi ini bisa melengkapi hal ihwal terkait program pengentasan kekumuhan kota yang ada di kawasan Tamansari Bandung. Hatur Nuhun," pungkasnya.