Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

GMPG laporkan tiga petinggi Golkar ke Bareskrim atas tuduhan pemalsuan AD/ART

GMPG laporkan tiga petinggi Golkar ke Bareskrim atas tuduhan pemalsuan AD/ART GMPG laporkan tiga petinggi Partai Golkar ke Bareskrim Polri. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) melaporkan tiga anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ke Bareskrim Polri. Ketiganya itu berinisial S, N dan I atas dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar hasil Munaslub Partai Golkar di Bali pada 2016.

Tiga pentolan GMPG yakni Ahmad Doli Kurnia, M Syamsul Rizal serta Aderi Z Sitompul melaporkan dugaan pemalsuan dan penipuan perubahan redaksi anggaran dasar rumah tangga di luar dari mekanisme organisasi Partai Golkar.

"Inisialnya S, N, dan I," kata Inisiator GMPG Partai Golkar, M Syamsul Rizal di Kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

Laporan GMPG itu telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/1371/XII/Bareskrim Polri tanggal 13 Desember 2017. Ketiga orang pengurus DPP Partai Golkar dituduh melakukan tindak pidana 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dan penipuan.

Dia mengaku telah menemukan adanya dua AD/ART hasil Munaslub Bali 2016 dan ada kepalsuan. Kedua dokumen ditemukan pihaknya melakukan kajian AD/ART menjelang Munaslub 2017.

gmpg laporkan tiga petinggi partai golkar ke bareskrim polri

"Jadi ada dua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berbeda, yang asli dan yang palsu," ungkapnya.

Rizal menuturkan bahwa dalam AD/ART palsu itu terdapat lebih dari enam pasal yang berbeda dari aslinya. Dua diantaranya terkait jumlah anggota pengurus dan mekanisme penyelesaian kasus yang tidak sesuai dengan hasil Munaslub Bali 2016.

"Yang dipalsukan ini dari hasil kajian kami ini ada kurang lebih sekitar 6 pasal, sedangkan pengembangannya nanti lagi masih banyak lagi. Salah satu contohnya tentang jumlah anggota, anggota pengurus DPP yang seharusnya 100an dirubah menjadi 300 sekian, membludak," tuturnya.

Rizal menuding pelaku pemalsuan dokumen AD/ART adalah anggota DPP Partai Golkar yang juga panita inti Munaslub Bali 2016. Pemalsuan diduga untuk kepentingan politik para petinggi partai berlambang pohon beringin.

"Ini banyak di dalamnya yang dirubah untuk meloloskan kepentingan-kepentingan oknum DPP Partai Golkar yang selama ini telah melakukan kerusakan di tubuh partai golkar. Jadi ini perilaku individu, oleh oknum, petinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar," ucapnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengakuan Mengejutkan 5 Kader Penggugat SK PDIP, ini Sosok yang Disebut Menjebaknya
Pengakuan Mengejutkan 5 Kader Penggugat SK PDIP, ini Sosok yang Disebut Menjebaknya

Lima kader PDIP yang melayangkan gugatan SK DPP PDIP mengaku dijebak. Mereka pun mengungkap siapa yang menjebaknya.

Baca Selengkapnya
7 PPLN Kuala Lumpur Didakwa dengan Tuduhan Pemalsuan Data Daftar Pemilih, Begini Modusnya
7 PPLN Kuala Lumpur Didakwa dengan Tuduhan Pemalsuan Data Daftar Pemilih, Begini Modusnya

Tujuh anggota Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang terdiri dari ketua hingga anggota didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

Baca Selengkapnya
Kader PDIP Polisikan Pihak yang Jebak soal Gugatan SK Perpanjangan Kepengurusan
Kader PDIP Polisikan Pihak yang Jebak soal Gugatan SK Perpanjangan Kepengurusan

Pasal disangkakan terhadap terlapor yaitu tindak pidana fitnah yang diatur di Pasal 311 KHUP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

Baca Selengkapnya
Serahkan Berkas Kesimpulan, Tim Ganjar-Mahfud Beberkan 5 Pelanggaran Pemilu 2024
Serahkan Berkas Kesimpulan, Tim Ganjar-Mahfud Beberkan 5 Pelanggaran Pemilu 2024

Ganjar-Mahfud ingin adanya pemungutan suara ulang di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Gerindra Sebut Kecurangan di Pilkada Jakarta Sangat Masif, Beberkan Bukti-Buktinya
Tim Hukum Gerindra Sebut Kecurangan di Pilkada Jakarta Sangat Masif, Beberkan Bukti-Buktinya

Munatshir mengatakan, pihaknya perlu bersikap karena perkembangan yang terjadi di pilkada Jakarta menunjukkan bahwa dugaan kecurangan terjadi sangat masif.

Baca Selengkapnya
Pelat Mobil Dinas DPR Palsu Dijual Rp48 Juta, 5 Pelaku Diringkus Polisi
Pelat Mobil Dinas DPR Palsu Dijual Rp48 Juta, 5 Pelaku Diringkus Polisi

Polisi mengamankan barang bukti delapan mobil dengan pelat palsu serta 25 kartu tanda anggota DPR.

Baca Selengkapnya
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
5 Kader Gugat SK PDIP Mengaku Dijebak dengan Iming-Iming Rp300 Ribu
5 Kader Gugat SK PDIP Mengaku Dijebak dengan Iming-Iming Rp300 Ribu

Lima kader PDIP mengaku dijebak serta ditipu untuk memberikan tanda tangan

Baca Selengkapnya
JK Vs Agung Laksono Berebut PMI, Waketum Golkar: Contoh Tidak Baik
JK Vs Agung Laksono Berebut PMI, Waketum Golkar: Contoh Tidak Baik

Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.

Baca Selengkapnya
Ini Motif Pengacara Top Pakai Pelat DPR hingga ID Palsu, Peran 5 Tersangka Lain Ikut Terungkap
Ini Motif Pengacara Top Pakai Pelat DPR hingga ID Palsu, Peran 5 Tersangka Lain Ikut Terungkap

Polisi mengungkapkan motif tersangka menggunakan pelat dinas Dewan Rakyat (DPR) palsu.

Baca Selengkapnya
Viral Pengacara Top Diduga Terlibat Pemalsuan Pelat Dinas DPR, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
Viral Pengacara Top Diduga Terlibat Pemalsuan Pelat Dinas DPR, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Viral Pengacara Top Diduga Terlibat Pemalsuan Pelat Dinas DPR, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya