Golkar dukung dana saksi parpol ditanggung negara
Merdeka.com - Partai Golkar mendukung penuh usulan dana saksi partai politik ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Jerry Sambuaga menyebut negara punya kepentingan untuk menanggung honor saksi dalam pelaksanaan pemilu.
"Sikap Golkar mendukung dana saksi parpol ditanggung pemerintah. Idealnya ke depan nanti tidak hanya pemerintah atau negara yang ikut membantu dana saksi parpol, tetapi juga masyarakat umum bisa memberikan kontribusi dan support kepada parpol," kata Jerry kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10).
Jerry menilai negara berkepentingan untuk menjaga sistem demokrasi yang terpercaya. Sehingga wajar jika negara membantu meringankan beban yang ditanggung partai politik dengan memberikan pembiayaan saksi.
-
Dimana Partai Golkar berkontribusi di pemerintahan? Per hari ini Partai Golkar melalui Ketua Umumnya Airlangga Hartarto terus berkontribusi penting di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian untuk terus menguatkan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia.
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
-
Mengapa Golkar penting? Kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang semakin kompleks, menuntut kemitraan ASEAN-RRT menjadi bagian dari solusi dan hal ini terangkum dalam ASEAN Common Statement.
-
Siapa yang berterima kasih kepada Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Karena parpol adalah milik masyarakat juga, oleh karena itu kedepannya parpol bisa dibiayai oleh masyarakatnya," ujarnya.
Alasan Jerry setuju anggaran dana saksi masuk APBN disebabkan dari faktor biaya politik yang mahal. Dia berkaca dari kegiatan-kegiatan politik dan program-program politik yang membutuhkan biaya tinggi.
"Yang terpenting adalah aturan hukum dan teknis pengelolaannya. Harus dipastikan agar akuntabilitas dana dapat dikelola secara profesional dan transparan," tandasnya.
Sebelumnya, usulan dana saksi partai dibiayai APBN ini muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Pemerintahan DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Selasa 16 Oktober 2018. Usulan ini juga telah disetujui oleh 10 fraksi DPR.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mengingatkan perlu ada ruang check and balances dalam pemerintahan
Baca SelengkapnyaKarena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca Selengkapnya"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR
Baca SelengkapnyaGanjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca Selengkapnya