Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Golkar dukung dana saksi parpol ditanggung negara

Golkar dukung dana saksi parpol ditanggung negara Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Golkar mendukung penuh usulan dana saksi partai politik ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Jerry Sambuaga menyebut negara punya kepentingan untuk menanggung honor saksi dalam pelaksanaan pemilu.

"Sikap Golkar mendukung dana saksi parpol ditanggung pemerintah. Idealnya ke depan nanti tidak hanya pemerintah atau negara yang ikut membantu dana saksi parpol, tetapi juga masyarakat umum bisa memberikan kontribusi dan support kepada parpol," kata Jerry kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10).

Jerry menilai negara berkepentingan untuk menjaga sistem demokrasi yang terpercaya. Sehingga wajar jika negara membantu meringankan beban yang ditanggung partai politik dengan memberikan pembiayaan saksi.

Orang lain juga bertanya?

"Karena parpol adalah milik masyarakat juga, oleh karena itu kedepannya parpol bisa dibiayai oleh masyarakatnya," ujarnya.

Alasan Jerry setuju anggaran dana saksi masuk APBN disebabkan dari faktor biaya politik yang mahal. Dia berkaca dari kegiatan-kegiatan politik dan program-program politik yang membutuhkan biaya tinggi.

"Yang terpenting adalah aturan hukum dan teknis pengelolaannya. Harus dipastikan agar akuntabilitas dana dapat dikelola secara profesional dan transparan," tandasnya.

Sebelumnya, usulan dana saksi partai dibiayai APBN ini muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Pemerintahan DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Selasa 16 Oktober 2018. Usulan ini juga telah disetujui oleh 10 fraksi DPR.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN

""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud: Ada Framing Seolah-olah Hak Angket Pemilu 2024 Bertentangan dengan Konstitusi
TPN Ganjar-Mahfud: Ada Framing Seolah-olah Hak Angket Pemilu 2024 Bertentangan dengan Konstitusi

TPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Korupsi dari Dalam Pemerintahan Itu Mengganggu, Yang di Luar Jangan-Jangan Malah Membantu!
Ganjar: Korupsi dari Dalam Pemerintahan Itu Mengganggu, Yang di Luar Jangan-Jangan Malah Membantu!

Ganjar Pranowo mengingatkan perlu ada ruang check and balances dalam pemerintahan

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 Miliar, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar
JK Ungkap Jadi Ketum Golkar Butuh Modal Rp600 Miliar, Pengamat: Ada Harga yang Harus Dibayar

Karena, jika tidak mempunyai itu semua. Akan terasa sulit bagi orang tersebut untuk bisa menjadi ketua umum partai.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ganjar: Ini Peringatan untuk Semua

PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.

Baca Selengkapnya
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter
PDIP Jakarta Nilai Banyaknya Revisi UU Jadi Ciri Awal Pemerintahan Otoriter

"Merubah banyak undang-undang sebelum berkuasa adalah ciri awal otoritarian di negara otoriter," kata Gilbert

Baca Selengkapnya
Di Balik Ganjar-Mahfud Gulirkan Hak Angket
Di Balik Ganjar-Mahfud Gulirkan Hak Angket

TPN Ganjar-Mahfud serius memperjuangkan hak angket agar bergulir di DPR

Baca Selengkapnya
Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat
Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat

Ganjar Sebut Pihak yang Kerja Sama dengan Pemerintah Bisa Mengganggu, Ini Respons Demokrat

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto

Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.

Baca Selengkapnya