Golkar dukung rencana Setya Novanto jadi justice collaborator kasus e-KTP
Merdeka.com - Partai Golkar mendukung rencana Setya Novanto untuk mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC) atas kasus korupsi e-KTP. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan partainya mempersilakan Novanto membongkar pelaku-pelaku yang terlibat dalam mega korupsi itu, termasuk kader partai berlambang pohon beringin tersebut selama ada bukti konkrit.
"Silakan, saya kira yang penting kan ada faktanya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).
Langkah itu, kata Idrus, sesuai dengan tagline 'Golkar bersih' yang diusung kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dengan semangat itu, dia mengungkapkan, Golkar mendukung pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh.
-
Apa yang diusung Idrus Marham untuk Golkar? Idrus Marham yang juga mantan narapidana kasus korupsi tersebut menginginkan Airlangga Hartarto mundur dari kursi ketua umum Golkar.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang dilakukan Airlangga untuk Golkar? Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil. Partai Golkar berhasil menduduki posisi dua perolehan suara pada Pemilu 2024 dengan persentase 15,28 persen atau 23.208.654 suara.
"Saya kira ini yang kita inginkan sebenarnya bagaimana supaya pemberantasan korupsi dilakukan secara komperhensif itu saja prinsip Partai Golkar," tegasnya.
Meski mendukung, lanjut Idrus, partainya enggan ikut campur dengan rencana Setnov. Partai Golkar tidak membicarakan rencana mantan Ketua DPR menjadi JC.
"Saya kira itu silakan ya, kita tidak mau ikut campur, itu adalah hak pak setnov jadi kita tidak membicarakan masalah itu," tandas Idrus.
Diketahui, Setnov mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC) di KPK. Kuasa hukum Setnov, Firman Wijaya mengakui rencana pengajuan justice collaborator oleh kliennya tersebut.
Menurutnya, alasan utama pengajuan JC adalah untuk membantu penegakan hukum supaya 'clear'. Namun demikian, dia menyatakan 'prinsip protection of cooperating person' harus jelas lebih dahulu bisa dipenuh oleh KPK atau tidak. Sebab, menjadi JC memiliki risiko dan konsekuensi besar.
Menurutnya, kasus e-KTP bukan cuma menyangkut pada Setnov melainkan menyangkut banyak pihak. Karenanya, salah satu alasan pengajuan JC adalah untuk memotret kasus e-KTP secara utuh dan mengungkap seluruhnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menegaskan, pihaknya tetap solid mendukung Airlangga menjadi Ketum Golkar lagi.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaKini Airlangga memberikan instruksi kepada para semua kader Golkar untuk bergerak turun ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaFitroh menerangkan, Idola adalah sebuah singkatan yakni Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyalitas dan Adil.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaKetua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat Khairunas menegaskan seluruh DPD di Indonesia solid mendukung Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaKetua MKRG Adies Kadir menyerahkan surat dukungan kepada Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaKetua KPU disanksi etik atas keputusannya meloloskan Gibran dalam proses Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh bangsa ini.
Baca SelengkapnyaGolkar di bawah kepemimpinan Airlangga saat ini layaknya menjaga rumah kosong. Karena KIB sudah tidak lagi berjalan.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara terkait pasangan Prabowo-Gibran disebut sebagai 'neo orde baru'.
Baca SelengkapnyaKetua DPD Partai Golkar dan kader ingin Airlangga kembali menjabat.
Baca Selengkapnya