Golkar Minta Pemprov Papua Barat-Pemkot Sorong Tak Dibenturkan Soal Vaksinasi NasDem

Merdeka.com - DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat menyoroti kegiatan vaksinasi massal dan bagi-bagi sembako yang digelar partai NasDem hingga menimbulkan kerumunan ribuan warga di Sorong tanpa adanya protokol kesehatan. Sabtu (21/8) kemarin. Koordinator biro hukum dan HAM DPD Partai Golkar Papua Barat, Yohanes Akwan menilai kegiatan tersebut bermuatan syarat politis yang melanggar PPKM level 4 dan permasalahan administrasi.

"Mestinya, sebelum melaksanakan kegiatan mereka itu sudah harus pastikan secara administrasi (izin) di tingkat kota maupun provinsi," katanya saat dihubungi Senin (23/8).

Terlebih, kegiatan yang digelar menghadirkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan yang juga merupakan ketua DPD Partai NasDem Provinsi Papua Barat.

"Kalau agenda politik dibungkus dengan acara vaksinasi seperti ini, terkesan sangat tendensius. Pak Gubernur, seharusnya mengkaji lagi lebih dalam ke kepengurusan Partai, saya lihat ini kesannya adalah menbenturkan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota. Ini tidak bagus," tegas Akwan

Akwan juga menyoroti kinerja dari kader Partai NasDem pada tingkat provinsi dan kota, yang terkesan sembrono dalam mengatur sebuah kegiatan yang dinilai akbar.

"Bisa dilihat protokolernya sembarangan, terkesan sengaja membenturkan Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota, yang kemudian dipolitisir sedemikian rupa, dan membuat masyarakat berpikir kalau Kota Sorong ini setengah hati dalam memberantas Covid. Harus diingatkan kembali, 2020, Pak Lamberthus adalah wali kota pertama di Papua Raya yang melakukan karantina wilayah. Dan bisa dilihat kemarin beliau bahkan meminta kapal dari Pelni untuk isolasi penderita covid," lanjut Akwan.

Menurutnya, kekacauan pada acara vaksinasi tersebut, akhirnya membenturkan anak-anak adat Papua yang menjadi pucuk pimpinan di daerah. Hal tersebut dinilai tidak sehat bagi situasi politik, yang seharusnya pada saat ini lebih membutuhkan kerjasama yang baik dari para pihak pemerintahan.

Diketahui, Partai NasDem menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal bagi warga di Kota Sorong, Papua Barat. Namun acara vaksinasi diwarnai adu mulut hingga akhirnya dibubarkan Satpol PP.

Wali Kota Sorong, Lamberthus Jitmau membela tindakan anak buahnya yang dinilai sudah sesuai prosedur karena kegiatan vaksinasi yang digelar partai Nasdem tidak memiliki izin.

"Kami pemerintah Kota Sorong tidak pernah menolak Vaksin, berita ini harus diluruskan," kata Lamberthus saat dihubungi, Senin (23/8).

Pembubaran kegiatan vaksin yang digelar partai Nasdem karena tidak memiliki izin kepada tim satgas Covid-19 dan menimbulkan kerumunan.

"Bisa digaris bawahi, Ini sudah tidak bicara kepentingan masyarakat tapi sudah kepentingan politik yang menyebabkan kerumunan hingga 2.000 orang. Apalagi itu inti acaranya adalah bagi-bagi sembako oleh Partai NasDem" tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menyesalkan tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat, yang mencoba membubarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akhir pekan lalu. Selain meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, Ahmad Ali juga berharap agar ombudsman turun tangan menyelidikinya.

Ahmad Ali menegaskan tindakan yang dilakukan Pemkot Sorong dengan mengerahkan personel Satpol PP untuk menghentikan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Partai NasDem itu, sebagai bentuk pengabaian atas kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan telah menimbulkan kerugian materiel dan atau immateriel bagi rakyat Sorong.

"Sebaiknya ombudsman segera melakukan investigasi atas kejadian tersebut. Jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan vaksinasi, sehingga dapat berakibat melanggar hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan," jelas Ahmad Ali, Senin (23/8).