Golkar segera bantu masalah legalisasi lahan warga di Lampung
Merdeka.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menerima pengaduan ratusan masyarakat Waidadi Sukarame Bandar Lampung. Para warga mengeluhkan lamanya proses legalisasi lahan hingga puluhan tahun.
Setya bahkan berjanji membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. "Sekecil apapun aspirasi masyarakat, apalagi terkait dengan masalah lahan harus kita perhatikan. Ini bukti kepedulian Golkar terhadap nasib rakyat, karena Suara Golkar Suara Rakyat," kata Setya dalam keterangannya, Jumat (27/1).
Kehadirannya di Lampung, Setya didampingi Ketua DPD Golkar Lampung Arinal Junaidi dan Pengurus DPP Golkar Yahya Zaini dan Oktaviano. Dia minta masyarakat agar tetap tenang menjaga ketertiban di kawasan tersebut tidak perlu melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
-
Apa saja keluhan petani bawang merah kepada Ganjar? Ganjar mencatat tiga keluhan utama para petani bawang merah di sana, yakni pupuk, pasar untuk jual hasil panen, dan ketersediaan pengairan lahan.
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
-
Apa keluhan utama warga Desa Turus Patria? 'Warga di Desa Turus Patria ini punya keluhan terkait beberapa hal. Yang paling utama adalah soal infrastruktur jalan. Sebab akibat akses jalan menuju desa kami rusak, ini menyebabkan semua hal yang ada di daerah kami terasa tertinggal.'
-
Apa masalah yang dihadapi warga Kampung Lebak Jeunjing? Selain belum teraliri listrik dengan baik, permukiman Lebak Jeunjing di Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahiang ini juga memiliki rute jalan yang terjal dan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun empat.
-
Siapa yang mendorong Provinsi Lampung untuk mempercepat proses tanam? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong Provinsi Lampung untuk mempercepat proses tanam dengan varietas unggul tahan kering serta menggunakan kekuatan teknologi mekanisasi sebagai alat utama menjaga produksi dalam negeri.
-
Kenapa warga menggugat Waskita Karya? Mereka menyatakan penolakan terhadap pembangunan tersebut.
"Semua harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ungkap Ketua DPR ini.
Tuntutan masyarakat itu diwakili Hadi. Dia mengeluhkan lamanya proses legalisasi dituntut warga sejak tahun 80an, tak kunjung berhasil. Lokasi seluas 300 hektar telah berhasil mendapat sertifikat sebanyak 30 persen sedangkan 70 persen sisanya sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya.
Di atas lahan tersebut, kata Hadi, terdapat HPL Pemda seluas 89 hektar dan sekitar 100 hektar diberikan kepada pihak swasta. Masyarakat memohon bantuan melalui Partai Golkar untuk diperjuangkan agar bisa mendapat sertifikat secara cuma-cuma maupun diberi potongan harga.
"Masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas sangat berat untuk membayar biaya pengurusan sertifikat, karena harga tanah di situ sesuai NJOP sekitar Rp 300.000 sampai Rp 350.000 per meter persegi," terang Hadi.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ratusan warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, melanjutkan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Padang, Rabu (2/8).
Baca SelengkapnyaPada aksi yang kelima ini jumlah massa terlihat semakin sedikit dan anak-anak yang ikut juga semakin berkurang.
Baca SelengkapnyaSelain para pendemo, warganet juga keluhkan kondisi jalan melalui media sosial
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaPengendara yang lewat kerap tergelincir karena jalan menjadi kubangan lumpur. Anak-anak sekolah pun terpaksa melepas sepatu saat melintas.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaBanyak lahan sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun, tapi tidak mendapat legalitas dari negara.
Baca SelengkapnyaBudi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaTim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca SelengkapnyaWarga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.
Baca Selengkapnya