Follow
Golkar serahkan penyelesaian kasus Setya Novanto ke MKD
Merdeka.com - Waketum Golkar Kubu Aburizal Bakrie, Setya Novanto kini tengah dirudung masalah. Bocornya transkip pencatutan nama Presiden dan Wapres membuat posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR terancam. Hal ini setelah Menteri Sudirman Said melaporkan kasus pencatutan nama itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Lalu bagaimana partai Golkar menanggapi kasus yang membelit salah satu kadernya ini? Apakah Golkar menyarankan agar Setya Novanto mundur dari jabatan Ketua DPR?
"Golkar sepenuhnya menyerahkan kasus ini ke MKD. Kita juga tidak menyarankan agar Setya mundur," ujar Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar Fahmi Idris kepada merdeka.com, Jumat (20/11).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana PDIP pecat Jokowi? Pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution telah diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) melalui Surat Keputusan dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024.
Menurut Fahmi, saat ini arus pemberitaan sudah lagi bergeser tidak lagi menyudutkan Setya Novanto. Hal ini setelah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa laporan Sudirman Said ke MKD bukan atas perintah Jokowi.
"Kita lihat di pemerintahan sendiri berbeda pendapat soal kasus ini. Jadi kita serahkan saja kepada MKD terkait kasus ini," terangnya.
Fahmi juga membantah bila dirinya menyatakan Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR. Menurut Fahmi, berita yang menyebut dirinya menyatakan Setnov mundur adalah pelintiran wartawan.
"Saya memang dihubungi wartawan itu, dan saya tidak katakan seperti itu. Tetapi kenapa beritanya jadi seperti itu. Nanti akan saya protes berita itu. Itu tidak benar," ujar Fahmi.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Hakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca Selengkapnya
Gugatan itu dikabulkan dalam sidang permohonan praperadilan yang digelar di PN Jaksel dipimpin hakim tunggal Ahmad Samuar, Senin (27/5).
Baca Selengkapnya
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya
Moeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca Selengkapnya