Golkar Soal Gedung DPR jadi RS Darurat: Ada Banyak Prasyarat yang Harus Dipenuhi
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR di Kompleks Parlemen, Senayan dijadikan rumah sakit darurat. Anggota DPR Fraksi Golkar Dave Akbar Laksono menyebut, saran tersebut tak mudah diterima dan ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi.
"Untuk membuat sebuah gedung menjadi gedung RS darurat ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7).
Dave mengatakan, tak bisa asal memberikan saran agar area wakil rakyat dijadikan RS darurat. "Jadi tidak bisa main menunjuk gedung untuk diubah menjadi rumah sakit atau tempat isolasi," ucapnya.
-
Siapa yang mengusulkan Dewan Pertimbangan Agung dihidupkan kembali? 'Kalau bisa mau diformalkan kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden, kalau mau diformalkan kalau pak Prabowo nya setuju,' kata Bamsoet, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Menurutnya, saran tersebut biarlah dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga akan dinilai gedung DPR layak atau tidak jadi RS darurat.
"Ya usulan tersebut dikembalikan ke kemenkes untuk mereka yang menilai. Mana yang layak di jadikan RS darurat," pungkasnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).
Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.
"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.
"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaAgenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca SelengkapnyaDasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya