Golkar Tanggapi Bupati Langkat Terjaring OTT KPK: Kami Baru Dengar dari Media

Merdeka.com - Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin yang menjadi tersangka kasus dugaan suap, merupakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat.

Menanggapi ini, Ketua Badan Advokasi, Hukum dan HAM DPP Golkar Supriansa mengaku baru mendengar kasusnya dari media. Golkar belum mendapatkan kabar resmi dari pihak Terbit.

"Sampai saat ini kami di Bakumham Golkar baru mengetahui kabar OTT KPK itu melalui media. Belum ada penyampaian secara khusus dari pihak Bupati Langkat di Bakumham Golkar," ujar Supriansa kepada wartawan, Kamis (10/1).

Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada KPK terkait kasus hukum Bupati Langkat ini. Supriansa menuturkan, Terbit tentu memiliki argumentasi hukum di hadapan penyidik.

"Bupati langkat tentu memiliki argumentasi di hadapan penyidik. Dan masalah itu kita serahkan kepada penyidik untuk melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan," jelasnya.

Selain itu, Partai Golkar juga menyampaikan rasa prihatin terhadap apa yang dialami oleh Terbit.

"Kami juga baru mendengar dan membaca berita terkait OTT Bupati Langkat. Tentu kami turut prihatin dengan keadaan yang dialami Bupati Langkat," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.

Tak hanya Terbit Rencana, dalam kasus ini KPK juga menjerat lima tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Balai Kasih Iskandar PA yang juga saudara kandung Terbit Rencana, serta empat orang pihak swasta atau kontraktor bernama Muara Perangin Angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (20/1) dinihari.