Gotong Royong Menangkal Bibit Radikalisme

Merdeka.com - Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar, mengatakan, pemerintah perlu memperbanyak materi-materi pelajaran agama pada kurikulum anak didik untuk menangkal paham radikal di kalangan generasi muda.

"Perlu upaya masif dari pemerintah salah satunya melalui ranah pendidikan atau penguatan kurikulum," kata Al Chaidar dikutip dari Antara, Senin (5/4).

Penguatan materi atau referensi agama tersebut akan memberikan pemahaman secara mendasar bagi anak didik sehingga tidak salah mengartikan atau menyimpang dari ketentuan yang ada.

Dalam proses perjalanannya, ia menilai kurikulum yang ada di Indonesia semakin mengurangi materi-materi maupun jam pelajaran agama. Padahal, referensi agama penting untuk anak didik.

"Referensi-referensi agama semakin hari makin singkat," kata dia.

Akibatnya, bahan-bahan ajar yang seharusnya diperoleh anak didik menjadi sesuatu yang langka dan mereka tidak mendapatkannya.

Dampak buruknya, ialah ketika generasi muda yang haus akan pelajaran agama tersebut bertemu dengan jaringan teroris dan mengajarkan mereka tentang ilmu agama yang bisa saja menyimpang dari seharusnya.

"Pada akhirnya mereka ini terjerat dalam kelompok teroris dan dikuasai serta dikendalikan untuk tindakan-tindakan teror," katanya.

Dia menilai, keterlibatan generasi muda pada aksi teror di Mabes Polri pada Rabu (31/3) merupakan contoh dari kurangnya pengetahuan agama dan keringnya nilai-nilai spiritual.

Oleh sebab itu, pemerintah disarankan sesegera mungkin mencari solusi pencegahan keterlibatan generasi muda dalam jaringan terorisme yang lebih banyak lagi.

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Di sisi lain, kolaborasi erat antara pemerintah dengan masyarakat diperlukan untuk mencegah terorisme. Agar itu berhasil, pemerintah perlu memperkuat kapasitas masyarakat dan menjalin komunikasi secara terus menerus.

"Kolaborasi antara state actor dan non state actor ini sangat penting untuk pencegahan terorisme, karena terorisme tidak mungkin diurus hanya oleh pemerintah," kata pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta.

Stanislaus berpendapat bahwa kunci pencegahan kelompok intoleran ada di masyarakat, terutama keluarga. Deteksi dini benih radikalisme dan terorisme pertama kali di tingkat keluarga.

"Negara perlu memberikan pembekalan kepada semua keluarga dan masyarakat untuk mampu melakukan deteksi dini atas ideologi radikal terorisme," katanya.

Stanislaus berpendapat bahwa radikalisme dan terorisme terus berkembang secara pesat. Keberadaan tekonologi dan jaringan internet memudahkan propaganda kepada siapapun tanpa mengenal batas dan jarak.

"Selain itu, kelompok ini (teroris) menggunakan dalil-dalil dan propaganda ideologis sehingga ketika berhasil melakukan doktrinasi, ideologi tersebut akan sangat sulit diubah," ujar Stanislaus.

Kelompok transnasional seperti ISIS dan Al-Qaeda memang tujuan utamanya politik, yakni meraih kekuasaan. Kelompok transnasional menggalang massa dengan doktrinasi ideologi. Meski bergerak sendiri, orang bisa terpapar karena merasa ada kesamaan ideologi.

"Meski tidak bergerak dalam arahan organisasi, sangat banyak orang yang mudah terpapar dan bergerak sendiri karena ideologi. Mereka bisa disebut korban propaganda dan diperalat kelompok besar," tutur Stanislaus.

Presiden Joko Widodo sudah meneken Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Aksi Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024.

Dalam Perpres tersebut, masyarakat dipersilakan melapor ke polisi jika mencurigai adanya individu atau kelompok ekstremis sebagai bentuk deteksi dini agar kelompok intoleran tidak membesar. Sebab jika ekstremisme dibiarkan, berpotensi memunculkan sikap intoleran dan radikal.

Stanislaus berharap, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 benar-benar diterapkan. "Untuk memastikan efektifitasnya," katanya.

Polisi Butuh Dukungan Tokoh Masyarakat

Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, pihak kepolisian membutuhkan bantuan dari masyarakat dalam memerangi dan mencegah aksi teror di daerah tersebut.

"Belakangan ini aksi-aksi terorisme kembali terjadi. Polri melalui Densus 88 Anti Teror Mabes Polri terus melakukan upaya penangkapan kepada terduga pelaku terorisme," kata dia.

Dia mengatakan, upaya pihak kepolisian saja tidaklah cukup, oleh karena itu perlu juga peran bersama terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat mengedukasi masyarakat.

"Para tokoh harus memberikan edukasi tentang bahaya radikalisme secara menyeluruh," kata dia.

Dia mengatakan, penyebaran paham radikal sendiri sudah mengalami perubahan.

Pada awalnya melalui pengajian yang tertutup dan diikuti oleh beberapa orang namun pada hari ini dijumpai bahwa penyebaran radikalisme sudah memanfaatkan teknologi informasi melalui dunia maya.

"Hal ini menyebabkan penyebaran radikalisme akan menyasar semakin banyak pihak," kata dia.

Menurut dia hal ini tentu menjadi tanggung jawab bersama membentengi masyarakat agar jangan sampai terpengaruh radikalisme tersebut.

Dirinya meminta Kasat Binmas dan Bhabinkamtibmas jajaran agar melanjutkan kerja sama melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Lurah atau Wali Nagari bersama tokoh masyarakat, adat, agama dan masyarakat setempat.

Ia mengatakan terkait aksi teror yang belakangan terjadi, segera bangun komunikasi dan pertukaran informasi dengan pemangku kebijakan.

"Hal ini bertujuan untuk mengetahui setiap perkembangan situasi serta laksanakan langkah proaktif untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga masyarakat," kata dia.